mimbarumum.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat bergerak cepat menyempurnakan data belasan ribu warga terdampak banjir yang belum terverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan pascabencana dari pusat dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, turun langsung melakukan koordinasi ke Jakarta, Selasa (4/8/2026) lalu. Audiensi mendatangi dua instansi kunci, yakni BPS RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Kementerian Dalam Negeri.
Dari total 73.721 jiwa warga terdampak yang diusulkan Pemkab Langkat, BPS RI menyatakan 62.593 Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tervalidasi. Sementara itu, sebanyak 11.128 NIK sisanya belum terverifikasi akibat permasalahan NIK kosong, data ganda, hingga ketidaksesuaian format dokumen.
“Pemkab Langkat akan segera melakukan penyempurnaan terhadap 11.128 data yang belum valid agar bisa kembali diajukan ke BPS untuk diverifikasi ulang,” tegas Tiorita saat berada di Jakarta.
Data 62.593 NIK yang telah valid tersebut menjadi acuan bagi lima kementerian dan lembaga pusat dalam mendistribusikan berbagai program bantuan, mulai dari bantuan jaminan hidup (jadup), dana stimulan rumah, hingga pemenuhan isi hunian.
Rombongan yang dipimpin Tiorita turut didampingi Sekretaris Daerah H. Amril, jajaran OPD teknis, enam anggota Komisi II DPRD Langkat, serta perwakilan warga dari Aliansi Menjemput Keadilan dan Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir Langkat.
Setelah dari BPS, koordinasi berlanjut ke Posko Nasional Satgas PRR di Kemendagri yang dipimpin oleh Kepala Posko Irjen Pol. Wahyu Bintono dan Korwil Sumut Brigjen TNI Fadjar Tjahyono. Hasil pertemuan mencatat usulan bantuan Kabupaten Langkat kini telah memasuki tahap ke-11.
Penyaluran bantuan tersebut ditargetkan dapat direalisasikan dalam kurun waktu dua bulan ke depan, usai seluruh tahapan administrasi dan pembenahan data kependudukan rampung dikerjakan.
Perwakilan warga terdampak, Siska Novianti, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan informasi dan pengawalan langsung yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, transparansi proses pendataan ini memberikan kepastian bagi masyarakat yang menantikan bantuan.
Reporter : Muhammad Heri Syahputra
