mimbarumum.co.id – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyoroti Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) karena lambat menyelesaikan administrasi korban banjir. Keterlambatan itu langsung berdampak pada mandeknya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah berkali-kali meminta Pemkab Tapteng melengkapi data korban secara cepat dan terstruktur. Ia bahkan menurunkan tim khusus untuk membantu proses tersebut.
“Kami sudah sampaikan langsung ke Bupati Tapteng. Kami juga menempatkan asisten di sana untuk memastikan pendataan berjalan. Semua data harus terkonfirmasi,” kata Bobby usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).
Bobby menjelaskan, pemerintah hanya bisa menyalurkan bantuan jika data korban lengkap dan sah. Ia meminta Pemkab Tapteng segera merampungkan dokumen penting seperti KTP, KK, serta verifikasi data melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah.
“Semua bantuan itu butuh data yang disahkan. Sekarang tinggal Tapteng yang datanya belum lengkap,” tegasnya.
Ia memastikan pemerintah terus menyiapkan bantuan, mulai dari Huntara, Huntap, hingga Dana Tunggu Hunian. Namun, pemerintah tidak bisa mencairkan bantuan tanpa dasar administrasi yang jelas.
“Bantuan selalu tersedia. Tapi harus ada data yang lengkap dan disahkan,” ujarnya.
Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Warga sudah meninggalkan area pengungsian di Simpang Tanah Merah, Kelurahan Hutanabolon-Sipange, Kecamatan Tukka. Area tersebut kini hanya menyisakan pasir, bambu bekas tenda, dan bangunan fasilitas umum yang tidak terpakai.
Sejumlah bangunan Huntara juga terbengkalai dan tidak lagi digunakan warga. Karena tidak kunjung mendapat kepastian, warga akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Mereka membangun Huntara mandiri di sekitar lokasi pengungsian lama.
Di sebuah gang yang mereka beri nama “Gang Bersama”, warga bergotong royong mendirikan tujuh unit hunian sederhana dari kayu bekas banjir, seng, dan plastik.
Salah satu warga, Piltak Sigultom mengatakan, mereka membangun tempat tinggal itu secara mandiri setelah keluar dari pengungsian.“Kami bangun sendiri rumah ini. Kami pindah dari pengungsian Kemensos,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, aparat sebelumnya meminta warga menandatangani surat pernyataan untuk meninggalkan tenda pengungsian dan mencari tempat tinggal sendiri.“Mereka minta kami bersedia keluar dari tenda. Katanya akan dibangun huntara, tapi sampai sekarang tidak ada,” imbuhnya.
Piltak mengaku pemerintah sempat memberikan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu. Namun, ia menilai jumlah itu tidak cukup untuk menyewa rumah.“Uangnya tidak cukup untuk ngontrak. Jadi kami bangun sendiri,” sebutnya.
Kini sekitar 50 orang tinggal di tujuh unit Huntara mandiri tersebut. Warga terus saling membantu membangun tempat tinggal dengan bahan seadanya.Mereka juga menghadapi kendala lain, terutama belum tersedianya listrik.“Kami harap pemerintah segera pasang listrik,” bilangnya.
Dia menambahkan, warga membangun hunian secara bertahap. Pada awalnya, mereka hanya tidur di atas tenda sebelum mendapatkan bahan bangunan. “Yang penting kami bisa istirahat dulu,” tukasnya.
Reporter : Djamaluddin
