Banjir kembali menenggelamkan Medan. Air naik cepat. Rumah warga terendam. Jalan rusak. Aktivitas berhenti. Sebagian banjir terlihat mulai surut. Tapi justru bencana lain muncul di SPBU. Stok BBM habis. Warga mengantre tanpa kepastian. Mereka berharap tangki kendaraan terisi agar hidup mereka ikut bergerak.
Pertamina menyebut distribusi terhambat. Jalan banyak yang tak bisa dilewati mobil tangki. Cuaca buruk memperlambat suplai. Puluhan SPBU lumpuh karena pasokan tersendat. Penjelasan itu ada benarnya. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang lebih dalam yakni sistem energi kita rapuh. Rapuh sejak sebelum banjir datang.
Ketika mobil tangki akhirnya masuk ke SPBU, antrean langsung membelit jalan raya. Lalu lintas macet. Orang saling tunggu. Banyak pengendara menunda perjalanan. Mereka takut kehabisan bensin di tengah jalan. Semua ini makin menyulitkan warga yang hidupnya bergantung pada kendaraan. Betor. Angkot. Gojek. Kurir ekspedisi. Mereka bekerja per hari. Pendapatan mereka tidak menunggu terang cuaca.
Masalah lain ikut memperparah keadaan terjait kebijakan wajib barcode di SPBU, tak hanya bagi kenderaan roda empst dan lebih juga bagi kenderaan roda dua dan tiga. Aturan ini katanya untuk mengatur distribusi. Tapi dalam kondisi darurat seperti sekarang, barcode itu malah semakin memperpanjang antrean. Petugas kewalahan.
Ini bukan saatnya menambah prosedur. Ini saatnya negara mempermudah. Bencana butuh solusi cepat. Kebijakan yang kaku hanya menambah beban di jalan raya.
Banjir ini harus dibaca sebagai alarm. Pemerintah kota belum mampu mengendalikan tata ruang. Pemerintah kabupaten/kota di sekitar Medan tidak tegas terhadap perambahan hutan. Pemerintah provinsi Sumut gagal menata kawasan rawan banjir yang terus melebar. Pemerintah pusat tak menunjukkan peta besar pengendalian banjir yang jelas. Setiap hujan deras, Medan seperti kota yang tidak pernah belajar.
Pertamina pun tak layak bebas dari kritik. Distribusi BBM tidak boleh tersendat hanya karena satu jalur terputus. Tidak boleh ada kota besar yang langsung lumpuh karena banjir sehari. Sistem logistik yang baik harus punya cadangan. Harus punya jalur alternatif. Harus punya skenario darurat yang berjalan otomatis, bukan dijalankan setelah warga berteriak di jalanan.
Rakyat kecil tidak meminta fasilitas berlebih. Mereka hanya ingin kota yang berfungsi. Jalan yang aman. SPBU yang tidak kosong. Kebijakan yang tidak mempersulit. Mereka ingin bekerja tanpa harus berhitung berapa persen sisa bensin sebelum rezeki hari itu terhenti.
Islam mengingatkan bahwa amanah bukan slogan. Pelayanan kepada rakyat adalah ibadah. Negara yang hadir saat warganya lemah adalah negara yang kuat. Negara yang abai adalah negara yang runtuh dari dalam.
Medan butuh perubahan. Sumut butuh ketegasan. Pemerintah pusat butuh arah yang jelas. Pertamina butuh kesiapan yang sungguh-sungguh. Kita tidak bisa lagi menunggu banjir berikutnya untuk sadar bahwa kota ini punya luka yang lama dibiarkan.
Semoga cobaan ini membuka mata semua pemegang amanah. Dan semoga rakyat kecil termasuk para pengemudi, pedagang, kurir, pekerja harian, tidak lagi menjadi korban dari genangan air dan genangan kelalaian.
