mimbarumum.co.id – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan eks Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Desakan ini muncul setelah KPK menyatakan akan mencari tahu pihak aktor intelektual yang memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), untuk menerima suap.
​Ketua KAMAK Azmi Hadli, dalam keterangan persnya, Sabtu (26/7), menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah KPK untuk mendalami kasus ini.
“Kami mengapresiasi KPK yang tidak berhenti pada satu tersangka. Pernyataan KPK bahwa Topan Obaja Putra Ginting tidak mungkin bergerak sendirian adalah kunci untuk mengungkap aktor intelektual di balik kasus ini,” ujar juru bicara tersebut.
​Sebelumnya, KPK telah mengindikasikan bahwa Topan Obaja Putra Ginting yang kini berstatus tersangka, kemungkinan besar tidak bekerja sendiri dalam praktik rasuah terkait proyek jalan di Sumut.
Indikasi ini membuka peluang adanya keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi, yang diduga memiliki kekuasaan untuk mengintervensi atau memberikan perintah.
​KAMAK berharap KPK tidak ragu untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga memiliki informasi atau keterkaitan dengan kasus ini, termasuk pejabat publik yang namanya disebut-sebut.
“Penting bagi KPK untuk menunjukkan independensinya dan memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tambahnya.
​Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara ini menjadi sorotan publik mengingat vitalnya infrastruktur jalan bagi masyarakat dan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat. KPK diharapkan dapat segera mengungkap terang benderang kasus ini, serta menindak tegas semua pihak yang terbukti terlibat.
Reporter: Jafar Sidik
