Ada satu angka yang menarik dalam jawaban Kementerian Perdagangan kepada kami. Sebelumnya pemerintah menyebut kebutuhan minyak goreng nasional rata-rata sekitar 254 ribu ton per bulan. Karena itu kami bertanya kepada Kemendag, berapa bagian dari kebutuhan tersebut yang dipenuhi melalui MINYAKKita dan berapa alokasinya untuk Sumatera Utara.
Jawabannya justru menarik. Dalam jawaban tertulis Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, Kemendag menyatakan bahwa mereka tidak menetapkan kebutuhan minyak goreng secara keseluruhan maupun kebutuhan minyak goreng merek MINYAKKita.
Lalu kita bertanya lagi dalam hati. Kalau begitu, angka 254 ribu ton itu angka siapa?
Pertanyaan ini bukan soal mencari kesalahan. Angka kebutuhan tentu penting. Sebab dari angka kebutuhan itulah kita bisa menghitung apakah pasokan yang tersedia memang cukup.
Apalagi pemerintah mengatakan MINYAKKita merupakan minyak goreng rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Maka semestinya publik bisa mengetahui berapa kebutuhan, berapa pasokan, dan berapa yang dialokasikan untuk masing-masing wilayah. Termasuk Sumatera Utara.
Bukan sekadar dikatakan aman. Tetapi berapa yang aman? Bukan sekadar dikatakan cukup. Tetapi cukup untuk siapa dan di daerah mana?
Sebab kalau kebutuhan nasional disebut 254 ribu ton per bulan, sementara Kemendag mengatakan tidak menetapkan angka kebutuhan tersebut, publik tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Dari mana angka itu berasal? Siapa yang menghitungnya? Dan bagaimana angka tersebut digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan MINYAKKita?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika di pasar rakyat, termasuk di Medan, masyarakat masih menemukan MINYAKKita di atas HET.
Kalau kebutuhan bisa dihitung, pasokan mestinya juga bisa dihitung. Kalau pasokan bisa dihitung, alokasi mestinya bisa diketahui. Dan kalau alokasi diketahui, semestinya kita bisa melihat apakah setiap daerah memperoleh pasokan yang cukup.
Jadi, kami kembali pada satu pertanyaan sederhana. 254 ribu ton itu angka siapa? Sebab rakyat tidak membutuhkan angka yang sekadar disebut. Rakyat membutuhkan angka yang bisa dipertanggungjawabkan.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.con/mimbarumum
