mimbarumum.co.id – Isu netralitas terus didorong Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun pemilihan lainnya di tahun 2024. Untuk itu, KASN menggelar webinar bertajuk ‘Mencegah Politisasi Sekolah dan Kampus dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024’, Kamis (27/7/2023).
Ketua KASN Agus Pramusinto dalam webinar tersebut menyebutkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menemukan 70 persen pelanggaran netralitas politik dilakukan guru dan dosen pada tahun 2020, yang menjadi kekhawatiran KASN terhadap netralitas tenaga pendidik di penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Hal ini menunjukkan bahwa guru dan dosen sangat rentan turut serta dalam kancah politik praktis,” kata Ketua KASN Agus Pramusinto.
Politisasi guru terlihat pada data KASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, dimana kelompok jabatan ASN yang paling banyak ditemukan pelanggaran adalah jabatan fungsional (26,5%). Diantara jabatan fungsional tersebut, kelompok jabatan guru dan dosen menjadi kelompok jabatan fungsional yang terbanyak melakukan pelanggaran (70%).
Inspektur IV Itjen Kemendikbudristek, Subiyantoro menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran netralitas di kalangan SDM tenaga pendidik, karena tenaga pendidik potensial untuk melakukan kampanye di kelas. Menurutnya, netralitas menjadi penting karena ASN melakukan pelayanan.
Hadir dari Binjai Command Center, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aldi Agustian, Kadis Pendidikan Binjai Edi Mulia, Kaban Kesbangpol Kota Binjai Ruslianto dan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Binjai Ahmad Mahadi Harahap.
Reporter : Burhan S
