mimbarumum.co.id – Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan Samosir bermasalah. Hingga pemilik keramba ribut dengan petugas Dinas Pertanian.
Pemilik 75 kotak KJA, Bukti Naibaho, di lokasi penertiban tampak beradu argumentasi dengan Kabid Perikanan Dinas Pertanian Desmon Siahaan, Selasa (7/12/2021).
Di dampingi pemilik 10 kotak KJA lainnya Natal Nadeak, Kabid Perikanan Desmon bulan-bulanan menjawab pertanyaan masyarakat pemilik keramba.
Bukti dan Natal menegaskan, pada data penerima dampak penertiban KJA bersama dengan ratusan masyarakat lainnya. Mereka terdaftar di SK nomor 010/2593/BPD-03/XI/2021 tertanggal 4 Nopember 2021.
“Tapi sampai sekarang, tidak ada kejelasan sampai kapan kita mendapatkan ganti rugi,” sebut Bukti Naibaho.
Dia menegaskan, Kabid Perikanan Dinas Pertanian Samosir menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. “Kabid ini menyebutkan, uang untuk ganti rugi hanya tinggal Rp 73 juta,” ujarnya.
Padahal menurut dia, dari SK terakhir per November 2021 yang Sekdakab Jabiat Sagala tandatangani, nama mereka terdata pada Daftar KJA yang akan di tertibkan.
Bukti Naibaho merasa pemerintah membohonginya. Ada 30 kotak KJA miliknya yang sudah di kosongkan sesuai data. “Masih ada sekitar 45 kotak yang tenggelam,” katanya lagi.
Sementara Natal Nadeak menimpali, bahwa puluhan kotak KJA miliknya sudah tenggelam. “Dan sudah terdata, tapi Kabid Perikanan bilang uangnya tinggal Rp 73 juta,” tandasnya.
Dia menanyakan, bagaimana tim penertiban KJA di Kabupaten Samosir bekerja? “Apakah ada yang tidak terdata di bayarkan?” tanya Natal.
Para pemilik KJA ini meminta agar Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom melihat langsung kondisi masyarakatnya.
“Kami sudah susah ini, akibat tekanan pandemi Covid-19. Tapi tetap mendukung program pemerintah untuk penertiban KJA,” sebutnya.
Pemkab Samosir di minta mengambil sikap secepatnya. Agar tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Kabid Perikanan Dinas Pertanian Samosir kepada wartawan menjawab singkat pertanyaan wartawan bagaimana upaya pemerintah menanggapi konflik yang terjadi akibat penertiban KJA. “Uangnya hanya tinggal Rp 73 juta,” ucapnya singkat.
Reporter : Robin Nainggolan
