mimbarumum.co.id – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meminta masukan dari sejumlah pihak, termasuk dari akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) perihal berbagai persoalan di Selat Malaka.
“Selat Malaka merupakan salah satu selat terpenting di dunia dan asset strategis bangsa yang perlu dikawal dengan baik,” kata Ketua Tim Kajian Wantimpres, Laksda TNI Riyadi Syahardani dalam kunjungannya ke Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (19/3/2019).
Dia mengatakan, persoalan di Selat Malaka semakin kompleks mengingat perannya yang sentral dalam kegiatan perdagangan internasional, sehingga kerap terjadi isu-isu yang muncul dalam lingkup Selat Malaka tersebut.
“Kita akan dorong penyelesaian masalah Selat Malaka sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satunya masalah yang urgen yang akan kita tuntaskan itu adalah keamanan,” katanya.
Perwira itu memberi contoh sederhana yang dijelaskanya yakni jika ada kapal yang melintas di selat Malaka masyarakat atau nelayan yang menggunakan speed boat, pergaulan pancong kebanyakan belum memperhatikan aturan melintas di laut.
Begitu kapal asing melintas dia (nelayan) dengan kecepatan tinggi memotong. Jika terjadi seperti itu, kapal asing cenderung menganggap akan terjadi tindak kejahatan. Sehingga hal ini kerap dilaporkan ke badan-badan internasional masalah maritim.
“Ternyata hanya melintas saja baik nelayan dan bahkan kapal asing, namun laporan tersebut sudah melintas di badan kemaritiman, inilah menjadi catatan mereka. Ini yang merugikan kita,” tegasnya.
Kunjungan Tim Wantimpres itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan pengumpulan data ke Provinsi Sumatera Utara.
Dalam kunjungannya itu tim anggota Wantimpres melakukan pertemuan dengan Tim Pusat Kajian Selat Malaka USU yang membahas perspektif posisi strategis Selat Malaka di biro rektor kampus itu.
Menurut Laksda Riyadi kedatangan tim kajian Wantimpres ke Provinsi Sumut ini salah satunya adalah sebagai bentuk respon dari USU untuk turut menuntaskan masalah ini melalui kajian akademis.
“Kita percaya USU akan memberikan pandangan atau masukan yang membangun dalam penyelesaian terhadap masalah yang terjadi di Selat Malaka. Kita juga ingin kerjasama ini akan membuahkan hasil yang diharapkan demi NKRI,” tuturnya.
Tim Kajian Wantimpres juga menginginkan adanya pembentukan suatu badan maritim yang bisa didengar internasional. Ini lantaran masih banyaknya masalah yang terjadi di Selat Malaka itu.
Dia mengakui Indonesia sampai saat ini belum mempunyai badan yang menangani masalah kemaritiman. Beda dengan Singapura dan Malaysia yang memang sudah ada badan seperti itu.
“Padahal lembaga itu perlu untuk mengkonter manakala ada masalah tentang kelautan,” ujarnya.
Disebutkannya, berdasarkan data panjang Selat Malaka adalah 800 km dan 550 km diantaranya berada di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan 3/4 keberadaan Selat Malaka menghuni perairan Indonesia.
Sementara itu Ketua Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera, Dr Ridwan Hanafiah SH MA menyebutkan, persoalan Selat Malaka adalah bagian yang tidak terlepas dari maritim dan itu merupakan rute lalulintas internasional.
“Karena itu harus ada badan yang mengurusnya supaya manajemennya terkontrol,” kata Ridwan. Dia juga menyarankan agar badan itu dikelola oleh top manajement dari angkatan laut bersinergi dengan angkatan darat dan udara. (Ml)