mimbarumum.co.id – Mendukung program pengabdian masyarakat tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kesiapan Dunia Usaha Menghadapi Integrasi Ekonomi ASEAN”.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ong Tze En Burton dari EW Barker Centre for Law & Business Faculty of Law National University of Singapore, serta Ridho Pamungkas, Kepala Kantor Wilayah I KPPU, sebagai narasumber.
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, perwakilan dari Fakultas Hukum USU, menjelaskan bahwa USU saat ini tengah bertransformasi menuju standar penilaian internasional.
Ia menyoroti pentingnya pemahaman mengenai integrasi ekonomi ASEAN, mengatakan, “Secara substansi, materi ini sangat penting kami lakukan, karena sejak lama ekonomi Indonesia sudah terintegrasikan dengan ekonomi internasional, tetapi sering kali terkendala oleh faktor politik di Indonesia.”
Ong Tze En Burton berbagi pengalaman Singapura dalam menghadapi integrasi ASEAN. Langkahnya mencakup pembenahan layanan berbasis pengetahuan, pengembangan sektor teknologi tinggi, dan penguatan ekonomi domestik melalui kewirausahaan.
Hal ini dimulai dengan meningkatkan kualitas pengetahuan untuk menciptakan generasi penerus yang mampu menjadikan negara Singapura lebih maju.
Ridho Pamungkas menambahkan bahwa daya saing UMKM Indonesia masih lemah, terutama dengan masuknya produk China yang memiliki kualitas lebih baik dan harga lebih murah.
Integrasi Ekonomi ASEAN telah menghapuskan tarif, memungkinkan negara-negara untuk menjual produknya lebih murah. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM.
Selain itu, UMKM dihadapkan pada kesulitan memperoleh pinjaman dari bank, dengan tingkat bunga yang lebih besar daripada pokok pinjaman. Ridho berharap pelaku usaha di Sumatera Utara bersaing secara sehat dalam menghadapi pasar terintegrasi ASEAN, sambil mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai kesiapan menghadapi pasar ASEAN. Kemudian mendukung iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan persaingan. KPPU juga siap untuk mengawasi perilaku pelaku usaha agar persaingan sehat dan efisien.
Sumber : rilis