mimbarumum.co.id – Sejumlah ulama yang menggelar ijtimak pada Rabu (1/5/19) merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar mendiskualifikasi pasangan calon presiden Ir. Joko Widodo-Prof. KH. Ma’ruf Amin dari Pemilu 2019.
Selain menghasilkan keputusan itu, para ulama juga menetapkan empat pendapat lainnya, yakni tentang adanya kecurangan dan kejahatan bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.
“Kepengurusan ijtimak ulama dan tokoh nasional tentang sikap terhadap kecurangan
yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu 2019,” ujar Ketua
penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Lor In,
Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/19).
Berikut secara rinci, 5 (lima) rekomendasi Ijtimak Ulama III yang ditetapkan di Bogor pada Rabu, 1 Mei 2019 (25 Sya’ban 1940 Hijriah:
1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.
2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui
mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan,
kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses pilpres 2019.
3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi
pasangan calon capres-cawapres 01.
4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal, dan mendampingi
perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam
melawan kecurangan, dan kejahatan, serta ketidakadilan, termasuk perjuangan
pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan
dan kejahatan dalam pilpres 2019.
5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan
kecurangan merupakan amar ma’ruf naim mungkar serta konstitusional dan sah secara
hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.
Rekomendasi itu ditetap melalui sidang pleno yang dipimpin KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Ustaz Zaitul Rasmin, Ustaz Slamet Maarif, KH Sobri Lubis dan Ustaz Bachtiar Nashir.
Politik Akal-akalan
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengkritik pelaksanaan Ijtimak Ulama III yang dilaksanakan Rabu (1/5/19) di Bogor itu. Hasil Ijtimak Ulama juga dianggap aneh dan sebuah politik akal-akalan.
“Pertemuan timses kubu 02 yang berkedok Ijtimak Ulama jelas sebuah politik akal-akalan dan ugal-ugalan yang tujuannya justru menyesatkan umat,”kata Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (1/5/2019).
Menurutnya, segala upaya dilakukan untuk tidak mengakui kekalahan versi hitung cepat mulai dari delegitimasi KPU, meminta pemilu ulang sampai dengan meminta Pak Jokowi didiskualifikasi.
Bagi Ace, Ijtimak Ulama III adalah manuver politik kalap dari Timses 02. Ace menyebut timses 02 tak siap kalah.
“Anehnya, walaupun secara kasat mata mereka melakukan delegitimasi KPU, tapi justru mereka minta KPU-Bawaslu untuk mendiskualifikasi Pak Jokowi. Ini artinya mereka merengek-rengek pada lembaga yang kredibilitasnya sedang mereka hancurkan,” ulas Ace.
Dia bicara soal skenario timses 02 jelang penetapan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti. Ace mengatakan ada sejumlah skenario.
“Ini semakin mengkonfirmasi skenario 02 menjelang 22 Mei, yakni meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi 01 dengan alasan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM),” katanya.
Sejalan dengan itu, kubu 02 mengerahkan massa pendukungnya bermain presiden-presidenan. Skenario diskualifikasi ini ingin menjalankan skenario pilkada Kota Waringin Barat yang saat itu Bambang Widjajanto terlibat menjadi pengacara salah satu paslon,” bebernya.
“Dengan didiskualifikasi calon terpilih, maka calon penantang yang otomatis dilantik. Akal bulus ini jelas tidak punya pijakan obyektif karena kecurangan TSM yang mereka tuduhkan hanya ilusi tanpa fakta.
Kita ingat gertak sambel Prabowo pada saat sengketa tahun 2014 yang mengklaim membawa bukti berkontainer ke MK. Nyatanya hanya ilusi. Jangankan bukti kecurangan, mengumpulkan C1 saja plintat-plintut. Ngaku-ngaku punya real count, tempatnya tidak jelas entah di mana. Skenario kota Waringin Barat jelas halusinasi juga,” sambung Ace.
Politikus Golkar ini juga menyebut tentang skenario people power dari kubu 02. Ace mengatakan akan ada pengulangan skenario seperti di Venezuela.
Jika Bawaslu dan KPU tidak bisa mereka kendalikan, maka besar kemungkinan kubu 02 menghalalkan segala cara dengan aksi demo yang mereka sebut people power.
“Terlihat jelas 02 ingin mengulang skenario Venezuela dengan mobilisasi massa menentang Presiden terpilih dan selanjutnya mengundang keterlibatan asing dalam masalah dalam negeri,” kata Ace.
Menurutnya, ini merupakan manuver berbahaya bagi kedaulatan nasional dan masa depan demokrasi di negari ini.
“Indonesia bukan Venezuela. Pak Jokowi menang dalam versi hitung cepat dengan sangat meyakinkan. Ini kemenangan atas hoax dan juga kemenangan atas ancaman otoritarian hidup kembali. Jadi jangan bermimpi Indonesia dibuat seperti Venezuela,” pungkas Ace. (det/rin)
