mimbarumum.co.id – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UISU menggelar kuliah umum Evidence-Based Policy Dalam Kebijakan Publik Daerah di Indonesia di Auditorium UISU Jalan SM Raja Medan, Jumat (28/10/2022), dengan menghadirkan narasumber Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D dari Universitas Padjajaran Bandung dengan Zakaria Siregar S.Sos, MSP sebagai moderator.
Kegiatan dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Dr. Liesna Andriany, MPd dihadiri Pengurus Yayasan UISU Tengku Arif S.Sos.M.H, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Andang Suhendi, SS. MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UISU Samsul Bahri Pane, S.Sos. MAP serta dosen dan ratusan mahasiswa.
Dekan FISIP UISU Samsul Bahri Pane,S.Sos.M.AP mengucapkan terima kasih kepada Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Padjadjaran berkenaan hadir untuk menjadi narasumber pada pelaksanaan kuliah umum. Tema Evidence-Based Policy dalam kebijakan publik daerah di Indonesia sangat relevan menjadi topik bahasan kekinian.
Sementara Wakil Rektor UISU I bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Dr.Liesna Andriany,MPd mengatakan kepada seluruh mahasiswa Fisip UISU untuk mengikuti kegiatan kuliah umum ini dengan serius. Ia berharap agar seluruh mahasiswa mengikuti kegiatan kuliah umum dengan serius.
“Kuliah umum ini merupakan suatu kegiatan dari akademik dan kami dari universitas mengapresiasi kegiatan akademik ini. Kami juga berharap kedepannya ada lagi seminar dan kegiatan akademik penelitian yang berkolaborasi dengan instansi lain yang dilakukan Fisip UISU,” ujarnya.
Pada paparannya, Ida Widianingsih, S.IP., M.A., PH.D menjelaskan hampir seluruh belahan dunia kebijakan publik lebih cendrung menjadi produk-produk hasil negoisasi politik ketimbang hasil kajian analisis. Dalam konteks itu, Evidence-Based Policy (kebijakan yang berbasis bukti) atau yang disebut informasi awal atau hasil kajian sangat penting.
Namun praktiknya, pemerintah pusat hingga daerah belum menerapkan Evidence-Based Policy. Untuk itu, katanya yang juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pendampingan masyarakat itu ada kebutuhan yang sangat penting untuk membangun kapasitas dalam pengembangan kebijakan berbasiskan kepada bukti.
Peran kampus dan kalangan akademik sangat dibutuhkan untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang berlandaskan kajian akademik dan riset-riset ilmiah agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pihaknya juga menawarkan kerjasama dan kolaborasi antara Fisip UISU dan Fisip Unpad untuk bersama-sama mengagas pusat studi kebijakan publik dalam rangka menginisiasi kegiatan penelitian dan pendampingan sebagai bagian dari kontribusi kepada pemerintah untuk menghasilkan kebijakan publik yang berbasis kepada bukti dan informasi akurat.
Ratusan mahasiswa antusias mengikuti kuliah umum dan diskusi. Kesempatan itu dimanfaatkan dosen dan mahasiswa Fisip UISU untuk bertukar informasi dan diskusi tentang isu-isu kekinian terkait kebijakan publik.
Diakhir kegiatan dilaksanakan penandatanganan MoA antara Fisip UISU dan Fisip Unpad sebagai landasan formil untuk kegiatan kolaborasi pada masa yang akan datang.
Reporter : M Nasir
