mimbarumum.co.id – Usulan dan desakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo perihal dilakukannya pembangunan jalan tol Medan-Berastagi menemui jalan buntu. Pemerintah tidak memiliki kemampuan anggaran merealisasikannya.
Begitupun, pemerintah pusat tetap merespon keluhan kemacetan di ruas jalan tersebut dengan merencanakan pembangunan jembatan layang seperti kelok sembilan di Padang pada tahun 2020 mendatang.
“Kementerian PUPR sudah merencanakan akan membangun 2 jembatan layang di dua titik, yakni di Tekongan Amoy dan Tekongan Tirtanadi. Seperti jembatan layang Kelok Sembilan Padang,” kata Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, Rabu (13/3/19).
Pimpinan dewan itu bersama anggota Komisi D Layari Sinukaban dan Leonard Samosir diketahui menemui langsung Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, wakil rakyat Sumut itu menyampaikan keinginan masyarakat Sumut agar dibangun jalan tol Medan-Berastagi untuk mengurai kemacetan di ruas jalan itu. Terlebih, kawasa itu merupakan daerah tujuan wisata.
“Untuk pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi tampaknya belum bisa dilaksanakan, mengigat keuangan negara tidak mencukupi,” ucap Wagirin menyampakan tanggapan pemerintah pusat atas usulan jalan tol itu.
Pembangunan jalan bebas hambatan itum katanya membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp5 triliun lebih.
Untuk mengatasi kemacetan di jalur Medan-Berastagi itu, jelas Wagirin, Kementerian PUPR sudah merencanakan akan membangun 2 jembatan layang. Yakni seperti jembatan layang Kelok Sembilan Padang di dua titik, masing-masing di Tekongan Amoy dan Tekongan Tirtanadi.
“Untuk kedua jembatan layang di dua titik ini, Kementerian PUPR sudah melakukan study kelayakan dan direncanakan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2020 dengan anggaran mencapai Rp600 miliar lebih,” ujarnya sembari mengharapkan kepada Banggar (Badan Anggaran) DPR-RI tidak mencoret anggaran tersebut nantinya.
Lebihlanjut Leonard yang merupakan anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini tidak merasa kecewa, walaupun usulan pembangunan jalan tol Medan – Berastagi belum bisa terealisasi, mengigat anggaran di APBN tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur dimaksud.
“Bukan berarti usulan masyarakat agar membangun jalan tol tidak mungkin terealisasi. Tapi tidak tertutup kemungkinan rencana itu akan dilanjutkan pemerintah dengan melihat situasi keuangan negara.
“Makanya sampai saat ini pihak pemerintah tetap melakukan kordinasi dengan Bank Dunia,” ujar wagirin menirukan ucapan Kepala BPIW Kementerian PUPR.
Namun dalam pertemuan yang diikuti Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora dan Sri Kumala ini, tim Komisi D DPRD Sumut juga menyampaikan kekecewaanya terhadap Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumut yang tidak hadir menemui undangan Kementerian PUPR.
“Kita sangat kecewa dengan tidak hadirnya perwakilan BBPJN mendampingi Tim Komisi D DPRD Sumut ke Kementerian PUPR. Padahal perjuangan kita untuk peningkatan pembangunan di wilayah kerjanya. Bisa dikatakan, kedatangan kita ini untuk menambah proyek mereka,” ujar Wagirin Arman.(mal)
