mimbarumum.co.id – DPRD Medan mengharapkan sikap tegas Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk melakukan gerak cepat (gercep), terkait keluhan warga yang menuntut pencopotan Camat Medan Deli dan sejumlah Lurah. Tujuannya, guna menghindari perpecahan lebih besar di tengah masyarakat.
“Wali Kota Medan diminta memberikan sanksi tegas kepada ASN (Aparat Sipil Negara) yang melanggar aturan,” ujar anggota DPRD Medan Haris Kelana Damanik, Rabu (16/2/2022), menyikapi aksi unjuk rasa warga Kecamatan Medan Deli menuntut Camat dicopot.
Haris mengatakan, terjadinya unjuk rasa dipastikan karena terputusnya komunikasi antara warga dengan Camat dan Lurah.
“Seharusnya Camat dapat menyelesaikan dengan mengajak warga bermusyawarah, sehingga tidak musti unjuk rasa,” sebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini.
Ia juga mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat terkait buruknya kinerja Camat Medan Deli. Terkait masalah unjuk rasa warga Medan Deli, Haris menyebut akan berkoordinasi dengan sesama anggota dewan.
“Masalah unjuk rasa warga, Camat Medan Deli akan kita panggil ke DPRD Medan untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat),” tandas Haris.
Sebagaimana diketahui, sejumlah warga dari beberapa kelurahan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Camat Medan Deli di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar, Selasa (15/3/2022).
Warga menuntut Camat Medan Deli, Lurah Kota Bangun, Lurah Titipapan dan Lurah Tanjungmulia Hilir, dicopot. Pasalnya, pemilihan dan pengangkatan sejumlah Kepala Lingkungan dinilai tidak transparan dan tanpa ada sosialisasi dengan warga.
Aksi demo digelar secara estafet mulai dari kantor Lurah Titipapan, Kota Bangun dan Tanjungmulia, berakhir di Kantor Camat Medan Deli. Massa menyampaikan aspirasinya dengan membentangkan spanduk dan aneka poster.
Mereka juga membubuhkan sejumlah tandatangan di spanduk sebagai bentuk protes atas kebijakan dari Camat Medan Deli Fery Suhery S.Sos. Dalam orasinya, massa menuntut agar Lurah Kota Bangun Rahmad Arfinsyah Pohan, Lurah Titipapan Irwan dan Camat Medan Deli Ferry Suheri, mengevaluasi kembali pemilihan kepling tersebut.
Para pengunjuk rasa menyatakan, beberapa kepling yang diangkat tidak transparan, yakni di Lingkungan 14 Kelurahan Titipapan, Lingkungan 6 Kelurahan Kota Bangun dan Kepling 8 Kelurahan Mabar Hilir dan Tanjung Mulia Hilir.
Reporter : Ngatirin
