mimbarumum.co.id – Semakin hari, harga minyak goreng semakin mahal. Di sejumlah pasar tradisional Kota Medan, Senin (10/1/2022), harga minyak goreng naik lagi.
“Kenaikan pada hari ini dalam rentang Rp 500 hingga Rp 1000 per liternya. Jadi harga minyak goreng curah dan kemasan saat ini berada dalam rentang RP 18.500 hingga Rp 19.000 per Kg nya,” ujar Ketua Tim Pemantau Harga Pasar Gunawan Benjamin, Senin (10/1/2022).
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga minyak goreng di luar Kota Medan terpantau stabil. Jika membandingkan harga di pekan lalu. Katakanlah harga di wilayah Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Sitoli, maupun Pematang Siantar. Terpantau belum ada kenaikan. Berbeda dengan di Medan yang rata-rata di hampir semua pasar tradisional telah naik.
“Namun saya justru mengkhawatirkan harga minyak goreng di luar Kota Medan akan menyesuaikan (naik) harganya nanti. Ini yang saya khawatirkan. Karena produsen minyak goreng ini banyak di Medan. Saya khawatir ini hanya masalah distribusi saja keluar Kota Medan. Karena harga CPO dunia di bulan Januari ini juga masih bertahan mahal,” terang dia.
Harga CPO Sempat Menyentuh 5.000 Ringgit per Ton
Dia menjelaskan, harga CPO sempat menyentuh 5.000 ringgit per ton pada tanggal 5 Januari 2022. Dan saat ini harganya masih di kisaran 5.000-an. Jadi minyak goreng manambah deretan panjang sejumlah harga bahan pokok yang harganya bertahan mahal setelah Nataru.
“Seperti telur ayam, daging ayam, daging sapi, cabai rawit, ikan segar dan minyak goreng. Namun untuk cabai rawit ini tren harganya belakangan turun, meskipun masih tetap mahal,” bebernya.
Kenaikan harga minyak goreng ini salah satunya di siasati pemerintah dengan cara menaikkan HET (harga eceran tertinggi). Memang sebelumnya HET minyak goreng ada di Rp 11 ribu per liter. Karena memang sudah tidak relevan lagi, rencananya HET pemerintah ubah menjadi Rp 14.000. Namun harga di pasar di atas Rp 18 ribuan per liter.
“Saya khawatir HET tersebut tidak akan di patuhi oleh pelaku pasar nantinya. Meskipun pemerintah berencana untuk menggunakan dana BPDPKS sebesar Rp 3,6 triliun selama 6 bulan. Yakni dengan HET Rp 14 ribu per liter. Jadi kalau merujuk pada data GAPKI tahun 2020, konsumsi minyak goreng kita itu 17.35 juta ton per tahun. Asumsikan menjadi 18 juta ton saja di tahun 2022 ini,” tutur dia.
Misalkan harga minyak goreng saat ini di harga Rp 18.000 per liter yang paling murah. Katakanlah harga dari produsennya sekitar Rp 17 ribu per liter. Berarti ada selisih Rp 3.000 antara HET yang baru dengan harga saat ini.
Butuh Anggaran Rp 27 Triliun
“Kalau selisih harga Rp 3.000 itu kita kalikan dengan kebutuhan minyak goreng nasional sebanyak Rp 18 juta ton. Maka butuh anggaran Rp 27 trilun untuk menutupi selisih harga HET tersebut (subsidi),” ungkapnya.
Karenanya, sambung Gunawan, sana sebesar Rp 3,6 triliun tentunya tidak memadai. Terutama untuk menjaga HET keseluruhan minyak goreng, baik yang di konsumsi rumah tangga, ataupun pelaku usaha atau industri.
“Nah bagaimana jika hanya menyasar rumah tangga saja. Butuh sekitar Rp 4 triliun untuk menutupi selisih minyak goreng padar dengan HET Rp 3 ribu tersebut. Jadi memang masuk akal jika pemerintah menggunakan dana BPBDKS untuk menutupi gap harga minyak goreng tersebut selama 6 bulan,” terangnya.
Dia mengungkap data SUSENAS September 2019, konsumsi minyak goreng per kapita di Indonesia 0.98 liter. Dan SUSENAS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia 2021 ada 273,98 juta.
Namun, imbuhnya, jika hanya menyasar rumah tangga, perlu kebijakan pengawasan dan pendistribusian yang ketat. Karena selisih harga yang besar tersebut rawan di selewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Terlebih kebutuhan minyak goreng total nasional itu jumlahnya jauh di atas kebutuhan minyak goreng per kapita.
“Sementara untuk Sumut, yang jumlah penduduknya sekitar 15 juta. Butuh 22.3 miliar untuk menutupi gap minyak goreng selama 6 bulan tersebut,” tandasnya.
Reporter : Siti Amelia
