mimbarumum.co.id – Kalangan anggota DPRDSU mempertanyakan proyek pembangunan infrastuktur (prasarana) jalan dan jembatan yang menelan anggaran cukup besar, Rp2,7 triliun, yang dikerjakan secara multiyears (tahun jamak) dari 2022 sampai 2023.
Mayoritas anggota Dewan –setidaknya ada empat orang anggota Komisi D bidang pembangunan– mempertanyakan kemunculan angka anggaran itu.
Sebab, informasi yang beredar di Dewan menyebutkan, penganggarannya tidak ada dibicarakan secara resmi di dalam rapat Banggar (Badan Anggaran).
Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Roni Reynaldo Situmorang, mengatakan, semua kalangan termasuk anggota Dewan menginginkan pembangunan yang merata di Sumut, terutama untuk perbaikan infrastruktur.
Ia kemudian mengemukakan narasi cukup panjang, “Diperlukan langkah ekstra dan strategis untuk membenahi (infrastruktur)-nya. Saya sangat (meng)-apresiasi keinginan Pemprovsu membenahi infrastruktur. Namun harus diingat, jangan ada miskomunikasi antara Pemprovsu dengan DPRD Sumut. Jangan sampai ada yang dirugikan dalam pengerjaannya, apalagi ini proyek multiyears yang angkanya Rp2,7 triliun.”
Ia mengakui, regulasi yang mengatur tentang penyusunan APBD, itu sudah dibaca sampai selesai. Termasuk tentang penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Namun angka Rp2,7 triliun ini tidak pernah dibahas, dan dalam penyusunan KUA-PPAS juga tidak ada.
Katanya, “Kita belum pernah membahas Rp2,7 triliun ini secara resmi, baik berbasis komisi maupun Banggar. Mungkin kalau sekedar cakap-cakap saja, ada. Tapi tidak resmi.”
Roni juga menerangkan, dalam hal anggaran, harus berimbang dalam regulasi tentang pendapatan dan pembiayaan. Ia kemudian mengemukakan beberapa kalimat tanya, “Bagaimana skema Bappeda? Apakah pembayarannya di tahun anggaran berjalan, yakni 2022 dan tahun 2023? Atau ada menambah APBD lagi? Ini kan kita perlu tahu. Saya melihat ada potensi masalah ke depannya ini. APBD Sumut berkisar Rp12 triliun atau Rp13 triliun. Jika ini dihabiskan untuk infrastruktur, bagaimana dengan dinas lain? Tolong dijelaskan!”
Politisi muda ini juga mempertanyakan, apakah sudah bisa dipastikan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, seluruh anggota DPRD Sumut setuju dengan mekanisme multiyears ini.
“Nah ini harus kita lihat. Jangan nanti ke depan ada masalah. Kita menjaga semua, termasuk diri saya. Saat ini proses lelang sudah berjalan. Bagaimana kita menyikapi ini? Lelang sudah berjalan. Bagimana kita membahasnya di Banggar?” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut lainnya, Wagirin Arman SSos, menyatakan dalam penyusunan keuangan negara, baik APBD maupun APBN harus meminta persetujuan legislatif. Apalagi menyangkut proyek multiyears.
“Sepanjang saya di DPRD Sumut ini, belum ada penyampaian Pemprovsu terhadap proyek tahun jamak. Dan belum pernah dibahas secara resmi. Namun kenapa bisa terjadi persetujuan sementara tanpa KUA-PPAS? Mekanisme apa ini? Kenapa bisa terjadi?” tegas politisi senio Partai Golkar, dan menjabat Ketua Dewan pada periode lalu.
Hal sama juga disampaikan katakan Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA (59), Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi PAN, yang mempertanyakan pengertian proyek tahun jamak tersebut.
Katanya, “Tahun jamak ini, apanya? Pekerjaannya atau pembayarannya? Kalau saya simpulkan dan pengertian saya pribadi, tahun jamak ini adalah pembayarannya. Ini yang menjadi tanda tanya sama kami dan tak bisa kami jawab secara gamblang saat rakyat bertanya.”
Ia juga menegaskan, bahwa menyangkut KUA-PPAS, secara eksplisit (terbuka, resmi) perihal multiyears ini tidak ada dibahas. “Kalau implisit (tersirat, tak resmi) mungkin iya. Cakap-cakap saja. Kalau resmi tak ada. Bagaimana kita membahas teknis pekerjaannya, kalau kerangkannya saja tidak pernah dibahas?” ketusnya.
Sementara itu, Ari Wibowo SH yang juga Anggota Komisi D DPRD Sumut mengatakan dirinya sepakat jika persoalan proyek multiyears ini dibahas pada rapat Banggar.
Reporter : Djamaluddin
