mimbarumum.co.id – Pemerintah menetapkan isu pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural sebagau fokus rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022 mendatang.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan itu saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 20212 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/21).
Acara yang berlangsung secara virtual itu diikuti seluruh kepala daerah. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan
Presiden menekankan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.
Baca Juga : 2019, Ekonomi Sumut Tumbuh 5,22 Persen
Pada saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat juga perlu terus dilakukan.
Segera Dibelanjakan
“Sisi permintaan harus diperbesar. Saya sudah ingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan ada uang APBD provinsi, kabupaten dan kota Rp182 triliun. Seharusnya segera dibelanjakan,” kata Jokowi.
Presiden juga meminta jajarannya terus mendorong agar industri mulai bangkit sehingga para pekerja mulai bekerja, dan sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, tanpa tawar-menawar.
Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.
“Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik,” imbuhnya.
Mendapat Manfaat Ekonomi Hijau
Menurut Presiden, Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau (green economy).
Sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, Indonesia juga harus bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki.
“Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” tambahnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah telah merencanakan untuk membuat green industrial park yang rencananya akan disiapkan di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower.
Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan kepada kawasan indstri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia ke depan.
Kekuatan ‘Blue Economy’
Indonesia, kata Presiden juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut.
“Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat, dengan tetap menjaga alam dan kerbelanjutan produksi,” ucapnya.
Sustainable blue economy menurut Jokowi harus menjadi agenda yang diprioritaskan di semua wilayah pantai yang dimiliki Indonesia.
Di penghujung arahannya, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Pesan Jokowi
Sementara, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebutkan Presiden Jokowi dalam acara virtual itu berpesan kepada semua pihak agar memfokuskan perhatian untuk peduli kepada perkembangan serta pengendalian Covid-19.
“Kasus yang terjadi di Negara India baru-baru ini, menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak mengalami nasib serupa,” ucapnya.
Edy juga menyebutkan, Presiden mengingatkan para kepala daerah agar bagaimana caranya melakukan prioritas penyerapan anggaran dan memberikan dorongan pada pergerakan ekonomi yang saat ini melambat.
“Bukan tujuannya yang berubah, tetapi dalam kondisi sulit ini, metode dan caranya ini berbeda. Itu intinya. Seperti kabupaten/kota kita desak bagaimana serapan anggaran daerah bisa dipercepat,” pungkas Edy.
Reporter L Masrin/ril
Editor : Masrin
