mimbarumum.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto SH menyebut menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang bertebaran di Kota Medan tak bisa diselesaikan hanya di hilir saja, harus sampai ke hulu.
Pemko Medan melalui Dinas Sosial harus mampu berkolaborasi dengan Pemkab Deliserdang, Binjai dan sekitarnya.
“Karena kita tau, gepeng yang bertebaran di perempatan jalan itu bukan warga Kota Medan. Dinas Sosial harus berkolaborasi dengan Deliserdang ataupun Binjai,” ungkapnya, Kamis (10/8/2023).
Butong sapaan akrab pria bertubuh gempal ini, mempertanyakan kelanjutan panti sosial yang sempat dianggarkan dana pembangunannya tahun lalu. Sebab, keberadaan panti sosial ini sangat membantu Dinas Sosial menyelesaikan persoalan gepeng maupun permasalah sosial lainnya.
“Apa kelanjutan pembangunan panti sosial yang sempat diwacanakan? Kita dorong panti ini harus segera diselesaikan. Agar gepeng-gepeng yang terjaring razia bisa dibina di sana sebelum dikembalikan ke daerah asal atau masyarakat,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini menambahkan, fraksinya siap mendorong penambahan anggaran di Dinas Sosial jika dinas terkait benar-benar membutuhkan lebih banyak panti sosial untuk menampung seluruh gepeng maupun anak jalanan untuk dibina.
“Kita siap tambahkan anggaran untuk itu. Gepeng dan anak jalanan harus benar-benar diberi pelatihan agar begitu selesai dari masa karantina, ilmu yang didapat bisa dikembangkan di masyarakat dan mereka gak lagi turun ke jalanan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kadis Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, mengaku kerap menertibkan gepeng yang berkeliaran. Usai didata, mereka terbentur soal tempat penampungan (panti sosial).
“Saat ini kan kita masih membangun tempat penampungan di kawasan Medan Tuntungan. Jadi tempat penampungan yang dimiliki Provinsi Sumut di kawasan Binjai itu overload. Sebab tempat penampungan itu untuk se-Sumut, sehingga tidak semua gepeng bisa ditampung,” ungkapnya kemarin.
Reporter : Jafar Sidik
