mimbarumum.co.id – Penantian panjang masyarakat Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan adanya pajak (pasar) tradisional yang representatif hanya beroleh kekecewaan. Meski pelaksanaan pembangunannya sudah dimulai sejak 4 (empat) tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung selesai.
Kini, areal yang sudah sempat ditimbuni dengan material tanah dan pasir itu terlihat ditumbuhi semak belukar. Bahkan ada sebagaian areal yang menjadi tempat pembuangan sampah.
Ironisnya, Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Labuhanbatu selatan, H. Rolikul Aman, ST., mengaku belum mengetahui persis perihal rencana pembangunan pajak yang kini terbengkalai itu.
“Mungkin 2019 ini pajak itu mulai kembali dilakukan pembangunannya. Tapi, Saya pelajari dulu. Sayakan Plt belum tau data yang akurat,” ucapnya kepada Mimbar ketika dipertanyakan tentang mangkraknya pajak tersebut.
Sejumlah warga mengaku heran dengan terhentinya pelaksanaan pembangunan pajak itu, padahal sebelumnya pemerintah daerah itu “sangat bernafsu” memindahkan Pajak Inpres yang kini sudah tumpah hingga ke seputaran pusat kota itu.
“Padahal empat tahun lalu pembangunan Pajak Kota Pinang yang berada di kawasan Kampung Banjar itu gencar. Namun apa yang terjadi, sekarang tidak dikerjakan lagi dan mangkrak,” ucap Janiatul Ilham, warga di kota itu.
Warga lainnya mentengarai, pada saat awal pembangunannya pada empat tahun lalu sudah miliaran dana pemerintah yang notabene uang rakyat digunakan untuk pembangunannya, namun mengapa hingga saat ini Pajak Kota Pinang itu tak kunjung terealisir. (mh)
