mimbarumum.co.id – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H Raden Muhammad Syafii melaksanakan sosialisasi Empat Pilar ke daerah pemilihannya di Sumatera Utara pada 28 Mei 2022. Sosialisasi tersebut membahas tema penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Sosialisasi diikuti sekitar 150 orang dari Relawan Rumah Aspirasi Romo Center dalam siaran persnya diterima wartawan di Medan, Selasa (26/7/2022) menjelaskan, pentingnya sosialisasi di daerah pemilihan anggota MPR adalah dalam rangka manifestasi tanggung jawab Anggota MPR untuk membangun daerah agar seluruh penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai – nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dijelaskan bahwa demokrasi yang dilakoni saat ini pasca orde baru masuk era reformasi seperti tahun 1999 sampai saat ini demokrasi ternyata belum mapan (established); bahkan masih terus dalam masa transisi.
“Sehingga akhir-akhir ini (2022) muncul wacana penundaan pemilu setelah
Pemerintah, DPR dan KPU sepakat memutuskan pemilu Presiden dan Legislatif diselenggarakan 14 Februari 2024. Dan yang lebih mengkhawatirkan atas amanat reformasi tentang pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden Periode selama 5 Tahun dan hanya boleh dipilih kembali untuk periode ke dua selama 5 tahun,” kata Muhammad Syafii akrab disapa Romo saat di hadapan peserta sosialisasi.
Menurut Romo, munculnya mobilisasi aspirasi mewacanakan Presiden untuk bisa 3 periode jelas sangat mengancam semangat demokrasi yang menjadi kesadaran bahwa kekuasaan itu harus dibatasi karena cenderung korup dan abuse of power (Penyalahgunaan wewenang) dan otoriter seperti pada orde lama (seumur hidup) dan orde baru (berkuasa selama 32 tahun). Hal ini akan menghambat proses regenerasi
kepemimpinan dan proses memberi ruang serta peluang untuk menjemput harapan baru yang menjanjikan kehidupan bangsa dan negara yang terus berorientasi kepada kemajuan,
kesejahteraan, dan kepada yang lebih baik.
“Indikasi upaya penggalangan opini penundaan pemilu dan jabatan Presiden 3 Periode jelas motifnya untuk kepentingan sempit pribadi dan
golongan yang jelas tak peduli kepada nasib dan masa depan bangsa dan negara Indonesia kedepan. Mereka-mereka terus nyaman dengan warisan polarisasi (membelah masyarakat) atau bangsa untuk residen devide at impera penjajahan belanda menjadi pola yang dipelihara dari keserakahan dan motif melanggengkan kekuasaan, hal ini jelas sebuah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi UUD 1945,” katanya.
Romo mengajak anak bangsa berfikir jernih bahwa Indonesia ini bukan untuk perorangan, sekelompok golongan tapi milik bersama yang kita bertanggung jawab mewariskannya kepada
kehidupan anak cucu kedepan yang lebih baik.
“Berhentilah para elit untuk memperjuangkan sempit apalagi sekedar melanggengkan kekuasaan, tak rela proses demokrasi kita segera keluar dari fase transisi ke fase mapan (established),” jelas Anggota Komisi III DPR RI ini
Menjawab pertanyaan peserta sosialisasi, Romo mengaku prihatin terhadap sikap Presiden yang bereaksi melemah karena kuatnya tekanan mahasiswa dengan demo. Sehingga masyarakat “harus tetap waspada” bahwa oknum elite politik dan lingkaran kekuasaan yang tetap berusaha memperjuangkan penundaan pemilu 2024 dan 3 Periode Jabatan Presiden untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi serta kepentingan kelompok elite tersebut.
“Yang perlu disadari Bapak/Ibu sekalian bahwa demokrasi itu kekuatannya ada pada partisipasi rakyat, bukan kedaulatan dari paduka (Sistem Kerajaan) apalagi kedaulatan uang maha kuasa,” bebernya.
Reporter : Jamaluddin
