mimbarumum.co.id – Pengesahan APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2022 yang salahsatu itemnya muncul proyek “siluman” senilai Rp2,7 triliun kini bergulir bak bola salju.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Utara (DPW PAN Sumut) mengusulkan anggota dewan dari partai berlambang Matahari Putih itu untuk menggalang hak interpelasi.
“Uang rakyat tak boleh dimain-mainkan, penganggarannya harus benar-benar sesuai regulasi, transparansi, akuntabilitasnya terukur,” ungkap Wakil Ketua DPW PAN Amirullah Hidayat, beberapa waktu lalu.
Dibeberkannya, dengan munculnya proyek multi years senilai Rp2,7 trilun pada pengesahan APBD TA 2022, tanpa melalui proses di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara. “Ini sama dengan penganggaran siluman,” celutuk pria yang akrab dengan sapaan Amir itu.
Apalagi anggaran itu diperuntukan terhadap sarana dan prasarana vital lalulintas masyarakat Sumut, yakni Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Artinya, untuk meloloskan anggaran sebesar itu tentulah membutuhkan kajian yang sungguh-sungguh secara regulasi, kemudian terukur dan teruji secara akademis hingga akhirnya direalisasikan.
Menurutnya, proses penganggaran proyek Rp2,7 triliun itu kuat dugaan melanggar aturan di antaranya UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi peerintahan, khusunya Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Juga diduga kuat menabrak peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ditengarai melanggar Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
Oleh karena itu, lanjut Amir, DPRD Sumut jangan cuma diam dan manut. “Di genggamanmu ada kewenangan untuk memanggil Gubsu dengan opsi hak angket ataupun interpelasi,” celotehnya.
Khususnya, terhadap anggota DPRD Sumut asal PAN diharapkan memanggil Gubsu untuk mempertanyakan Keputusan Gubsu Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang Bangunan (Design And Build) Pembangunan Jalan dan Jembantan Provinsi Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumut.
Mengakhiri kejelasannya, Amir juga menegaskan akan membawa usulan agenda interpelasi anggota dewan asal PAN ini ke rapat tingkat pimpinan DPW PAN Sumut.
“Dalam agenda rapat pekan depan kita akan usulkan untuk diambilnya sikap tegas oleh anggota dewan dari PAN,” tutupnya.
Sumber : basisinformasi.com