Medan, Mimbar – Bicang-bincang bersama jurnalis di Medan menyoroti tentang minimnya keberpihakan pemerintah dalam mendorong perbankan syariah untuk bertumbuh lebih baik. Meski perbankan syariah di Indonesia sudah ada sejak 20-an tahun lalu, namun ternyata marketshare-nya hanya di kisaran 5 persenan.
Bincang-bincang bersama jurnalis yang digelar di Aston Hotel pada Kamis (15/3) lalu itu diprakarsai Bank BNI Syariah. Bersamaan itu dibentuk pula sebuah wadah Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) di Kota Medan.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Dr. Ardiansyah, Lc., salah satu pembicara yang menyoroti itu. Ia mengatakan, tidak mungkin perbankan syariah yang masih sangat muda dan kondisinya belum kuat harus dipertandingkan dengan bank konvensional yang secara financial sudah sangat kuat dan besar.
“Jika ada keberpihakan, mengapa dana-dana umat itu tidak diletakkan di bank-bank syariah. Atau anggaran-anggaran dari APBN atau APBD kenapa tidak disimpan di situ (bank syariah-red.). Jika dilakukan, pasti perbankan syariah kita tidak seperti ini kondisinya,” ucap ulama itu.
Dia mengatakan MUI secara kelembagaan sudah sangat sering meminta hal itu kepada pemerintah. Bahkan belum lama ini ketika bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan, pihaknya bersama unsur pengurus MUI Pusat juga mendorong itu agar pemerintah menunjukkan keberpihakannya.
“Prof. Makruf Amin (Ketua MUI Pusat-red.) itu sangat peduli dengan ekonomi keumatan ini. Beliau selalu mendesak ada proporsionalitas dalam soal ekonomi keumatan ini,” terang Ardiansyah.
Tanpa intervensi dari pemerintah terkait proporsionalitas itu, maka kebangkitan ekonomi umat hanya sekadar wacana. “Tanpa itu jangan cerita,” ucapnya.
Sementara itu, pembicara lain Zulfikar, seorang analis dari Otoritas Jasa Keuangan mengamini apa yang disampaikan Sekjend MUI Sumut. Dia mengatakan pemerintah sebenarnya bisa saja membuat kebijakan dengan meletakkan 30 persen dana yang ada di APBD maupun di APBN ke bank syariah sebagai bentuk keberpihakannya.
“Jangan 50 persen, nanti pengaruh juga ke bank konvensional. Repot juga kami,” ucapnya berkelakar.
Tentang keberpihakan ini, Zulfikar juga menyayangkan sikap pemerintah provinsi Sumatera Utara yang justru tidak segera menyelesaikan persoalan spin-off (pemisahan) Bank Sumut Syariah.
“Lah ini, apa. Ini kan belum nyata keberpihakannya,” ucapnya.
Sementara itu Pemimpin BNI Syariah Wilayah Barat, Bambang Sutrisno menyebutkan sebenarnya sudah ada keberpihakan pemerintah terhadap bank syariah. “Misalnya pembayaran gaji melalui bank syariah yang bank induknya milik BUMN sudah bisa,” katanya. (02)
