mimbarumum.co.id – PDI Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut bahwa presiden dua periode bisa maju jadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya.
PDIP sebagai partai pengusung utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Jokowi bisa saja maju jadi cawapres di 2024, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi.
“Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa, tapi syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto (Pacul) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/9).
Namun, Pacul menegaskan, PDIP tak berarti membuka peluang akan mendorong Jokowi menjadi cawapres di 2024. Ia pun mengatakan, keputusan soal capres-cawapres PDIP sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, kata dia, Jokowi juga memiliki pandangan sendiri apakah mau menggunakan kesempatan itu atau tidak.
“Aturan mainnya diizinkan, apakah peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan urusan Pak Presiden Jokowi,” kata Pacul.
“Kalau di PDIP Perjuangan, sekali lagi saya ulangi soal capres dan cawapres menjadi kewenangan penuh Ibu Megawati Soekarno selaku ketum terpilih,” tambah dia.
Juru Bicara MK Fajar Laksono sebelumnya mengatakan, tak ada peraturan yang melarang presiden dua periode kembali maju di periode berikutnya sebagai wapres. Namun, menurutnya, aturan itu hanya terkait etika politik.
Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Menurut Fajar, bunyi pasal tidak tersebut bukan larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden di periode berikutnya. “Kata kuncinya kan, ‘dalam jabatan yang sama’,” kata dia.
Sumber : cnnindonesia.com
