mimbarumum.co.id – Dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Utara saat ini semakin tak berkualitas menyusul menurunnya prestasi serta program kerja mewujudkan Pendidikan Bermartabat juga tak terealisasi.Â
“Sejak dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Provsi Dr H Asren Nasution MA pendidikan di Sumut merosot. Ini awal preseden buruk pendidikan,” kata Pengamat pendidikan Sumatera Utara Wara Sinuhaji MHum, Senin (31/7/2023).
Wara juga menyoroti program kerja Dinas Pendidikan Provsu selama 1 tahun kepemimpinannya yang tanpa prestasi kinerja nyata. Seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023, pemenang nominasi banyak diraih siswa SMA Swasta Sutomo I Medan dan hanya dua SMAN yang meraih nominasi. Sementara SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4 dan SMAN 5 yang menjadi sekolah favorit tak satu pun siswanya mendapat nominasi.
Padahal ucap dia, sekolah negeri yang anggarannya sangat besar mulai dari penggunaan dana BOS, BOP dan uang SPP. “Bagaimana pembinaan kualitas siswa di sekolah negeri sebenarnya. Justru sekolah swasta yang melahirkan prestasi mengharumkan nama Sumatera Utara,” kata Wara dengan nada kesal.
Persoalan lain terjadi tambah Wara, ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) di Provinsi Sumatera Utara mengeluh karena belum mendapat SK Penugasan dari Dinas Pendidikan Provsu. Akibatnya, peluang mereka mendapatkan kuota GTT dari Pemprovsu dan menjadi
Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) terhambat.
Disdiksu tidak transparan terkait kuota GTT di sekolah. Bahkan terdapat 11 Unit Sekolah Baru (USB) yang membutuhkan guru GTT. “Segera informasikan alokasi GTT sejak tahun 2017 sampai 2023 terutama yang sudah menjadi guru mengajar selama 5 tahun apakah sudah menerima SK Penugasan dan guru GTT. Tujuannya agar mereka bisa berkesempatan menjadi guru PPPK,” ujarnya.
Kasus lain yang muncul keberadaan sekolah dan asrama di SMAN Besitang yang disinyalir melanggar aturan. Yayasan yang berhak membangun asrama, sekolah hanya memfasilitasi USB. “Kabarnya masalah ini sedang ditangani aparat penegak hukum dan kita berharap ada tindakan tegas terhadap pengguna anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas dan penyedia jasa,” bebernya.
Wara juga menyinggung Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan menjadi payung hukum bagi inovasi dan kreasi siswa-siswi SMKN se Sumut. “Masih wacana, karena belum dibahas anggota DPRD Sumut. Kapan dijadikan peraturan daerah (Perda). Itu yang terpenting bukan cakap-cakap saja Pak Kadis,” pintanya.
“Saya pertanyakan apa yang dibuatnya setahun ini. Kadis itu mengurus pendidikan bukan mengurus gubernur. Terkesan kadisdiksu hanya melakukan pencitraan,” papar Wara yang menuding bahwa 7 perintah harian itu bukan program kerja.
Untuk itu, Wara meminta Gubsu Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja Kadisdiksu dan jajarannya terutama di bidang PTK Disdiksu. “Copot Kadisdiksu Asren Nasution karena tak mampu melakukan terobosan dan prestasi pendidikan Sumut saat ini,” katanya.
Seperti diketahui, Gubsu Edy Rahmayadi melantik Asren Nasution menjadi Kadis Pendidikan Provsu pada 11 Juli 2022 menggantikan Plt Kadisdiksu Lasro Marbun yang juga Kepala Inspektur Provsu yang hanya menjabat 3 bulan setelah mantan Kadisdiksu Prof Dr Syaifuddin mengundurkan diri dari jabatannya.
Reporter : M Nasir
Bukan lagi merosot, hancur lebur, mutunya ambles, daya saing anak lulusan SLTA masuk PTN titik terendah utamanya di daerah daerah yg jauh jangkauan provinsi, sebaiknya dikembalikan kewenangan provinsi ke kab.kota utk mengelola slta