mimbarumum.co.id – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma Wijaya optimis bisa mendaftarkan produk UMKM dan koperasi di kabupaten yang ia pimpin ke dalam e-katalog sebanyak mungkin.
Ia yang juga menjabat selaku Koordinator wilayah Sumatera Utara (Sumut) Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyampaikan itu saat menghadiri acara Apkasi Procurement Network (APN) 2022 Expo and Forum yang digelar di Jakarta Internasional Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta, Rabu (24/8/22)
Perhelatan yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu mengusung tema Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri. Acar berlangsung mulai tanggal 23 hingga 27 Agustus 2022.
Adapun produk yang dimaksud adalah produk UMKM dan koperasi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu, APN 2022 juga bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan serapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa produk UMKM dan koperasi.
“Tentunya sangat bermanfaat bagi daerah dalam memasukkan produk UMKM dan koperasi-nya dan ikutserta dalam ekosistem digitalisasi yaitu e-katalog lokal LKPP RI,” kata Bang Wiwik sapaan akrabnya.
Bupati pada kesempatan itu didampingi Asisten Ekbangsos Nasrul Azis Siregar, Kadis Pendidikan Suwanto Nasution, Kadis Kominfo H Akmal, Kadis Kesehatan Selamet Hartono, Kadis Perindag, Roy CP Pane.
Ada juga Kadis PUPR, Johan Sinaga dan Kabag PBJ/LPSE Tri Budi Utama serta mewakili Direktur RS Sultan Sulaiman,
Bang Wiwiek optimis, jika Sergai bisa mendaftarkan produk UMKM dan koperasi ke dalam e-katalog lokal sebanyak mungkin maka akan mampu mendorong penggunaan produk dalam negeri sehingga akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sambutan Mendagri
Mendagri Tito Karnavian mengawali sambutannya pada acara itu menyampaikan beberapa poin penting kepada beberapa Penjabat (Pj) Kepala Daerah (KDh) yang baru dilantik agar mendaftarkan produk UMKM dan koperasi dalam e-katalog lokal Lembaga Kebijakan Pengadaan barang jasa Pemerintah (LKPP) produk dalam negeri dalam belanja APBD.
Mendagri juga mewanti-wanti jika hal tersebut tidak diakomodir oleh Pj KDh maka pemerintah pusat akan melakukan evaluasi.
Mendagri menjelaskan jika dunia ini laksana anarki, yaitu terjadinya ketidakteraturan karena tidak ada suatu kekuatan memaksa yang mengatur, sehingga terjadi ketidakteraturan.
Dunia anarki karena tidak ada raja dunia dan juga tidak ada presiden dunia. Karena tidak ada satu kekuatan yang memaksa dan mengatur maka terjadilah dominasi dalam pertarungan dunia.
Mendagri menyebut, Indonesia harus mengambil posisi self dependent yang berarti harus mandiri,, tidak bergantung dengan negara lain.
Penggunaan produk dalam negeri, katanya menjadi penopang yang kuat untuk kemandirian tersebut. Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi juga sejalan dengan ketentuan bahwa dalam APBD harus 40 persen ekatalog itu adalah pruduksi dalam negeri yaitu UMKM dan koperasi.
Menurut mantan Kapolri ini bahwa UMKM merupakan sektor riil penopang perekonomian di Indonesia. Sehingga perlu pembangan untuk kestabilan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.
Sekaitan itu, katanya perlu dukungan KDh dan pengusaha di daerah khususnya dalam mendaftarkan usaha UMKM dan koperasi itu ke dalam e-katalog lokal LKPP.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) perlu turut berdaya guna dan bekerja masif dari bawah (buttum up) sedangkan pemda atau kepala daerah campur tangan dari atas secara top down.
“Kepada seluruh Bupati dan peserta yang hadir, agar optimis dalam mendaftarkan produk UMKM dan koperasinya ke dalam e-katalog lokal LKPP dalam rangka gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Tindaklanjut Arahan Presiden
Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi, Sutan Kerajaan Bupati Darmasraya dalam laporannya mengutarakan bahwa kegiatan tersebut terselenggara untuk menindaklanjuti arahan Presiden terhadap UMKM agar masuk dalam ekosistem digital dan pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-katalog.
“Sudah lebih dari 7 juta UMKM yang masuk dalam ekosistem digital di Indonesia,” katanya.
Kepala LKPP RI H Azwar Anas yang didaulat sebagai keynote speach menyampaikan hal yang paling penting bagaimana produk lokal masuk dalam e-katalog lokal pengadaan barang jasa pemerintah.
Dia merinci, saat ini sudah 342 ribu produk UMKM dan koperasi yang masuk dalam e-katalog. E-katalog lokal, lanjutnya lagi, sudah dipermudah hanya tinggal 2 tahap saja dari 9 tahap yang dipersyaratkan dalam e-katalog LKPP. Terpenting adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Saat ini sudah ada 474 Pemda yang sudah tayang produk di e-katalog. 347 Pemda belum tayang produk e-katalog. Harus buat etalase di e-katalog,’katanya.
Jika daerah belum jelas dan paham serta terkendala memasukkan atau mendaftar produk UMKM dan koperasi-nya dalam e-katalog LKPP, Azwar Anas menyarankan agar terus berkordinasi dengan LKPP RI.
Reporter : Ngatirin/rel
