mimbarumum.co.id – Ketika masyarakatnya sekarang ini diterpa badai pandemi Covid-19 dan butuh Bantuan Langsung Tunai, tapi 42 Kepala Desa se Samosir, pergi ke Bali.
Para pimpinan Desa itu menggunakan regulasi yang “biasa” untuk pergi ke Bali. Yakni Bimtek dan Study Banding.
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa (PPAMD) Kabupaten Samosir, Amon Sormin kepada mimbarumum.co.id, Kamis (25/11/2021) di Pangururan mengatakan, ada 42 kepala desa berangkat ke Bali bimtek dan study banding.
Sesuai jadwal, Amon merinci, bahwa pada hari pertama, tanggal 20 November 2021, para Kades test PCR di Medan.
“Kemudian pada 21 November 2021, para pejabat tertinggi di desa itu dijadwalkan tiba di Bali,” bebernya.
Selanjutnya diungkapkan, pada tanggal 22 November 2021, ada kegiatan Bimtek tentang BUMDES.
Kemudian, pada Selasa 23 November 2021, para Kepala Desa akan menuju Badung dan Buleleng untuk study banding lapangan.
Dilanjutkan dengan peningkatan sumber daya bidang pertanian pada 24 November 2021. Kamis (25/11/2021) persiapan pulang ke Samosir.
Ketika Kepala Dinas PPAMD Amon Sormin ditanya terkait anggaran para Kepala Desa, ia mengatakan sekitar Rp 12,5 juta/orang.
Para kepala desa yang menggunakan uang rakyat itu, dinilai tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Terutama di desanya sekarang ini.
Masih banyak program yang menyentuh masyarakat sekarang ini, untuk upaya pemulihan ekonomi rakyat. Bahkan di tingkat nasional, sedang digalakkan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Akan Meyurati Bupati
Hal ini ditegaskan pegiat antikorupsi, Dian Pangihutan Sinaga, yang berencana akan menyurati Bupati Samosir terkait perjalanan para Kepala Desa ke Bali.
“Apakah urgensi program “jalan jalan ke Bali” ini memiliki dampak yang luar biasa dan dianggap signifikan bagi kemakmuran rakyat di desa?” tanya Dian serius.
Ia merinci, kalau 100 orang saja Kepala Desa menghabiskan uang Rp 12,5 juta untuk ke Bali, totalnya sudah Rp 12,5 miliar. “Tak tanggung-tanggung ini,” tegasnya.
Sementara dikatakan Dian Sinaga, kalau uang senilai Rp 1,2 miliar digunakan untuk membantu masyarakat desa di masa pandemi Covid-19 ini tentu sangat besar manfaatnya.
“Bayangkan saja sekitar 4.000 masyarakat yang sedang dalam kesusahan akibat pandemi Covid-19. Bisa menerima BLT sebesar Rp 300.000,” sebutnya merinci.
Maka menurutnya, kebijakan para Kepala Desa ini perlu dipertanyakan. “Apakah masyarakat desa mengetahui Kadesnya berangkat ke Bali?” pungkasnya.
Seandainya masyarakat desa tidak mengetahui kebijakan itu, ujarnya lagi, perlu dipertanyakan siapa yang mengagendakannya di APBD Desa.
Ia juga berharap, agar metode lama dengan dalih study banding dan bimtek perlu dikaji. “Kalau tidak salah hampir tiap tahun ada anggaran Bimtek aparatur Desa,” bebernya.
Jujurkah kita sekarang ini dengan program studi banding dan bimtek ke Bali ini, untuk hal yang positif demi kebaikan desa?
Tentu jawabannya, kata Dian, ada di benak para kepala desa yang meninggalkan rakyatnya, sedang dalam masa kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19.
Reporter: Robin Nainggolan