mimbarumum.co.id – Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong pertanyakan rencana Pemko Medan yang akan menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang asing.
“Kami minta penjelasan kepada saudara Plt Wali Kota Medan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diajukannya pada Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) tentang penerbitan Kartu Keluarga dan KTP bagi orang asing,” sebutnya.
Karena menurutnya dalam UU Imigrasi Nomor 6 tahun 2011 tidak ada rekomendasi kepada orang asing yang memegang izin tinggal tetap untuk mengurus dan memiliki KK dan KTP.
Baca Juga : DPRD Tetapkan APBD Samosir TA 2020 Rp 937,456 Miliar
Anggota Komisi III DPRD Medan Irwansyah juga mempertanyakan Raperda Pemko yang akan menerbitkan KK dan KTP bagi orang asing karna harus melihat regulasi UU Kewarganegaraan.
“Harus merujuk pada Undang-undang Kewarganegaraan, kalau bicara Perda itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang diatasnya. Jadi kita sama-sama paham, Podomoro itu dibuat yang beli orang-orang asing. Dari sisi regulasinya harus kita buatlah untuk menjaga jangan sampai ada persoalan masalah terkait izin tinggal, masalah kewarganegaraan, masalah kepemilikan,” kata politisi PKS ini.
Jadi warga asing atau badan usaha asing tidak mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Namun warga negara asing dapat memiliki tanah di Indonesia dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan Hak Sewa Bangunan.
Selain itu, Irwansyah mengatakan perlunya menganalisa naskah akademik Raperda Pemko Medan agar tidak terjadi polemik dikemudian hari.
Sebelum Raperda Pemko Medan disahkan, Irwansyah mengatakan akan ada Panitia pansus yang menganalisa rancangan perda KK dan KTP orang asing.
“Nanti kan ada Pansus disitu, pansus bekerja yang akan memilah dan menganalisa, mungkin nanti ada studi banding kemudian nanti ada konsultasi ke pihak pihak terkait dalam hal ini apakah ke Mendragri,” paparnya. (yurika)