Jumat, Juli 5, 2024

RAPBD Dibahas ke Luar Samosir, Banyak Pejabat ‘Eksodus’ ke Simalungun

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Rapat Banggar DPRD Samosir dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang di gelar di salah satu Hotel Parapat, mengakibatkan pejabat daerah eksodus ke Kabupaten Simalungun.

Rapat Pembahasan RAPBD Samosir TA 2022 itu, menghadirkan pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejak hari Selasa (16/11/2021) sampai Kamis (18/11/2021).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekdakab Samosir Jabiat Sagala kepada mimbarumum.co.id, Kamis (18/11/2022) mengatakan, ada beberapa OPD yang di undang hari ini, rapat di Parapat.

“Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Inspektorat dan Dinas Kominfo,” sebutnya.

Untuk mengikuti pembahasan RAPBD TA 2022 ini, para pejabat daerah harus menyeberang danau ke luar daerah, seperti eksodus, banyak pejabat yang ke luar Samosir.

Rapat Badan Anggaran DPRD Samosir dan TAPD ini menuai pro-kontra, karena dinilai tidak etis sebab diadakan di luar Kabupaten Samosir.

Mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon bereaksi keras terhadap kebijakan pemangku kepentingan Samosir itu.

Oloan yang juga Dewan Pakar “Rumah Pro Perubahan” dan dikukuhkan pekan lalu kepada mimbarumum.co.id, mengatakan, tidak etis kalau sekarang Banggar DPRD dan TAPD rapat di luar daerah.

“Untuk apa mengadakan rapat di luar daerah, masih banyak tempat di Samosir, sembari membantu pemulihan ekonomi rakyat,” sebut Oloan.

Tidak Membantu Pengusaha Lokal

Menurutnya, kalau kegiatan diadakan di Samosir, tentunya akan membantu pengusaha lokal di daerah. “Apa yang ada dibenak para wakil rakyat dan pejabat itu?” imbuhnya lagi.

Ia membeberkan, biaya yang dikeluarkan legislatif dan pejabat daerah di luar kota, tentu akan lebih baik kalau dimanfaatkan di Samosir.

“Apalagi di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, sangat diperlukan pemulihan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Dikatakannya, kalau wakil rakyat dan pejabat teras di Samosir tidak pro rakyat lagi, patut dipertanyakan kredibilitasnya.

“Kebijakan ini sudah terbalik, di satu sisi pemerintah optimal mendatangkan wisatawan ke Samosir,” kata politisi yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Samosir.

Mantan Wakil Ketua DPRD Samosir itu menambahkan, masyarakat harus kritis. “Kita sebagai daerah tujuan wisata perlu mendatangkan orang, kok mereka memakai uang rakyat justru ke luar daerah,” pungkasnya.

“Jangan tetap mengadopsi pola lama lagi, dengan perilaku ingin tampil elit. Berubahlah, padahal jargon sekarang Pro Perubahan,” tukas dia.

Reporter : Robin Nainggolan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kepala BPMP Sumut Apresiasi Festival Kurikulum Merdeka 2024 Berjalan Sukses

mimbarumum.co.id - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (BPMP Sumut) sebagai UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi...

Baca Artikel lainya