Sabtu, Juli 6, 2024

Rakor Revitalisasi Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Wali Kota Binjai diwakili oleh Kepala Inspektorat Drs. Eka Edi Saputra hadiri Rapat Koordinasi Revitalisasi Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (16/12/2022).

Turut Hadir pula Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I Maruli Tua, Kabag Orta Kota Binjai M. Taufik Bahagia, S.Sos, MSP, serta perwakilan dari kabupaten dan kota se-Sumut.

Berdasarkan Hasil Survei Penilaian Kepatuhan terhadap standar layanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman RI untuk Pemda se Sumut, terdapat delapan pemda masuk ke zona merah, delapan belas masuk ke zona kuning, dan delapan lainnya masuk ke zona hijau.

Delapan pemerintah daerah (pemda) yang masuk ke zona hijau yakni Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Batubara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Dairi, dan Kabupaten Deliserdang.

Sementara pemda yang masuk zona kuning yakni Kabupaten Langkat, Tapanuli Utara, Serdang Bedagai, Pemprov Sumut, Asahan, Padangsidimpuan, Karo, Samosir, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, Binjai, Pakpak Bharat, Simalungun, Nias Utara, Mandailing Natal, Labusel, Labuhan Batu dan Nias Barat.

Adapun delapan pemerintah kabupaten di Sumut yang masuk ke dalam zona merah yakni Nias, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu utara, dan Labuhan Batu Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta pada tahun 2023, seluruh wilayah yang pelayanan publiknya masuk ke dalam zona merah bisa naik ke zona kuning.

“Nah ini saya minta tahun depan 2023 tidak ada lagi yang merah kalau bisa kuning. Yang kuning loncat ke yang hijau,” ucapnya.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia M. Najih, SH, M.Hum dalam sambutannya menyampaikan bahwa tugas ombudsman adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak melakukan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kehadiran ombudsman diharapkan dapat mencegah mal administrasi sehingga korupsi yang terjadi dari waktu ke waktu dapat berkurang.

Reporter : Burhan S

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kepala BPMP Sumut Apresiasi Festival Kurikulum Merdeka 2024 Berjalan Sukses

mimbarumum.co.id - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (BPMP Sumut) sebagai UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi...

Baca Artikel lainya