mimbarumum.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023) besok, akan membacakan vonis kepada terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim sebagai tiang utama penegakan hukum dan menjaga kewibawaan peradilan harus berani menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa.
Demikian dikatakan Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, dalam pers rilis yang diterima wartawan, Minggu (12/2/2023) malam.
Hal tersebut, katanya, mengingat dalam hukum pidana, bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan kejahatan, apalagi dalam berani merekayasa sebuah kejadian pidana, serta berupaya menghilangkan barang bukti, dinilai merupakan kejahatan serius dan harus mendapat ancaman lebih berat .
“Hakim dalam kasus ini dapat menggunakan keterangan terdakwa di luar persidangan, misal keterangan FS yang tidak membantah pada sidang etik kepolisian, termasuk fakta yang ditemukan oleh Timsus, dimana FS tidak membantah semua kesaksian puluhan anggota kepolisian di tingkat pemeriksaan Timsus. Termasuk Kapolri yang dibohongi sejak awal oleh FS dikarenakan fakta yang disembunyikannya. Padahal di lain sisi, FS membuat surat permintaan maaf pada institusi atas perbuatannya,” urai Azmi.
Ditambah lagi, lanjutnya, dengan keterangan FS di persidangan yang berbelit belit, sehingga menyulitkan dalam persidangan.
“Ini sangat bertentangan dengan nota pembelaan (pledoi) yang minta dibebaskan, seolah tidak ada perbuatannya. Jadi ini sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan Timsus Mabes Polri. Semestinya, pembelaannya haruslah ditolak dan dikesampingkan,” kata Azmi.
“Jadi, hakim jangan terbelenggu pada konsep keadilan prosedural. Hakim dalam perkara ini seharusnya berani bersikap progresif menemukan hukum, melihat lebih dominan faktor memberatkan atas perbuatan FS, bukan malah menyerah pada sifat prosedural hukum. Dengan begitu putusan hakim semestinya mencerminkan rasa keadilan rakyat, terutama bagi keluarga korban,” jelas Azmi.
Reporter : Jafar Sidik
