mimbarumum.co.id – Guru Besar Pascasarjana Ilmu Ekonomi Kerakyatan Universitas Medan Area (UMA) Prof Zulkarnain Lubis MS Phd meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membantu pemulihan tata niaga minyak goreng (migor) agar pendistribusiannya aman dan lancar.
“Jangan hanya statemen dan asbun (asal bunyi), tapi tegas memanggil pengusaha lokal migor untuk duduk bersama mengatasi persoalan harga migor yang terus melambung dan kelangkaan minyak curah dan minyak goreng kemasan,” kata Prof Zulkarnain Lubis kepada Mimbar di kampus 2 UMA Jalan Sei Serayu Medan, Selasa (29/3/2022).
Komitmen Gubsu Edy Rahmayadi untuk membantu pemerintah pusat agar distribusi migor bisa lancar dan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara terpenuhi. Hasil laporan Pemprovsu, sesuai data saat ini, produksi kelapa sawit mencapai 630 ribu ton per bulannya kebutuhan 300 ribu ton per bulan dengan luas tanaman sawit 3 juta hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Namun, kata lulusan S3 dari Malaysia itu kenapa migor belum stabil juga persediaan dan harga. “Jadi kita mendorong dan mendesak jangan hanya lips service tapi perlu action di lapangan. Peran akademisi memberikan masukan agar persoalan ini bisa diatasi,” ujar Prof Zul panggilan akrabnya.
Misalnya, langkah Gubsu Edy Rahmayadi untuk mengundang produsen, distributor, agen, Bulog, Disperindag Provinsi dan Disperindag Kabupaten/Kota, KPPU dan instansi terkait lainnya untuk merumuskan dan menjalankan skema pemenuhan migor sesuai harga pemerintah.
MASALAH NASIONAL
Pernyataan Menteri Perdagangan M Lutfi yang dinilai Prof Zulkarnain tak sanggup menyelesaikan tata niaga migor lebih berhenti. “Lebih baik mundur jika tak mampu mengatasi migor yang menjadi dilema masalah nasional saat ini,” ujarnya.
Prof Zul menilai, Kemendag RI gagal mengatasi kelangkaan migor dan melambungnya harga migor di berbagai wilayah di tanah air.
“Tak ada gangguan terhadap suplai migor. Tapi mengapa harga mahal. Pertanyaaannya, kemana migor yang diproduksi selama ini sehingga bisa hilang. Entah apa penyebabnya,” katanya.
Lanjut dia, jika ada yang merusak tatanan ekonomi dalam sistem tata niaga migor yang tidak transparan. “Bisa jadi migor kita dialihkan ke tempat lain, ditimbun atau dikirim keluar negeri. Faktor eksternal ini seharusnya bisa diatasi jika ada keinginan kuat pemerintah pusat,” jelasnya.
PEMDA TERIMBAS
Dampak masalah migor nasional ini dirasakan Pemerintah Provinsi, Pemkab dan Pemko di Sumut. Substansinya akibat pemerintah pusat tidak tegas mengambil tindakan hukum para penimbun migor sehingga Pemda yang terimbas.
“Pemda hanya bisa membantu dan pemerintah pusatlah yang bertanggungjawab menindak tegas,” ucapnya.
Dia mengaku, pemerintah pusat tak tegas akibatnya harga migor mahal, kelangkaan migor dimana-mana, distribusi tidak merata, lonjakan harga migor yang terus melambung, sehingga keseimbangan harga migor terganggu dan merugikan masyarakat sendiri.
Misalnya, pelaku UKM seperti penjual kuliner, penjual gorengan yang menderita karena harga migor yang tinggi sehingga harga jual menjadi mahal dan mengurangi pembelian bahan baku akibat harga migor yang mahal. Sementara bagi ibu rumah tangga juga resah karena tak bisa membeli migor curah dan migor kemasan disebabkan harganya juga sangat mahal.
Reporter : M Nasir
