mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai pemerintah pusat sangat tidak konsisten dalam mengambil keputusan tentang pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat Natal dan Tahun Baru.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, menanggapi pembatalan PPKM level 3 di seluruh Indonesia, Jumat (10/12).
“Kita kecewa karena sikap pemerintah yang semula menetapkan level 3 pada Nataru, tiba-tiba dibatalkan sepihak dan memberlakukan secara tidak merata. Sungguh aneh dan terkesan plin plan,” kata Hendro.
Dikatakan, seharusnya sebelum terburu-buru menetapkan level 3, pemerintah sebaiknya melibatkan dan menanyakan ke para pakar epidemologi. Sehingga kebijakan tersebut bisa sesuai dengan scientist based.
Dengan pembatalan ini, Politisi PKS ini menganggap, hal ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten. Karena lanjutnya, perubahan kebijakan ini tetap mendapat sorotan dari masyarakat.
“Sebab, aturan itu belum berjalan, sudah dievaluasi dan diganti, aneh kan? Belum dilaksanakan sudah berubah lagi. Disampaikan ke masyarakat ya dikaji lebih dalam dong. Kasihan masyarakat, jangan dibuat bingung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro menyampaikan, bahwa dalam penetapan kebijakan tersebut sebagian ahli dan akademisi tidak setuju. Dia juga menegaskan, harusnya mereka dilibatkan untuk mengkaji kebijakan itu.
“Ini kan menjaga wibawa pemerintah. Kita mencermati, respon netizen yang memprotes kebijakan level 3 pada Nataru, kita minta pemerintah berlaku adil dong,” ungkapnya.
Selain itu, Hendro juga mengingatkan, Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi untuk tetap memastikan wilayah Sumut tetap dalam zona hijau.
“Walaupun Indonesia sudah di zona hijau, tetap masyarakat menjaga prokes dengan 5M-nya, dan vaksin bagi yang belum vaksin,” pungkasnya.
Sumber : waspada.co.id
