mimbarumum.co.id – Polemik aktivitas Yayasan Sari Asih Nusantara (YSAN) yang merugikan masyarakat Samosir mendapat respon pemerintah daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Saul Situmorang, menggelar rapat lintas OPD untuk melakukan verifikasi data dan fakta administratif.
Setelah menggelar rapat dengan lintas organisasi perangkat daerah, kepada mimbarumum.co.id, Jumat (9/7/2021) mengatakan, bahwa YSAN diduga sudah lama beroperasi di Kabupaten Samosir.
“Bergerak pada bidang pendidikan yakni penyimpanan tabungan pendidikan yang didasari kerelaan menyimpan uang tabungan. Dan akan dicairkan dalam periode tertentu sesuai kesepakatan antara penyimpan dan YSAN,” jelasnya.
Menurutnya, dari sisi administrasi pendirian dan operasi, bahwa YSAN belum terdaftar di Pemerintah Kabupaten Samosir.
“Dengan demikian, dari aspek legalitas, YSAN belum melengkapi persyaratan yang diwajibkan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri No.57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Organisasi Kemasyarakatan,” terangnya.
Sementara, Kadis Nakerkoperindag, Vikbon H. Simbolon menegaskan, keberadaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SAN di Kabupaten Samosir belum memiliki ijin Usaha/Operasional.
“Karena belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi,” ujar Vikbon.
Ia menambahkan, pada saat pengurus KSP Sarih Asih Nusantara konsultasi ke Dinas Koperindag pada tanggal 22 April 2021, sudah melarang (secara lisan) kegiatan KSP SAN di Kabupaten Samosir.
Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Nakerkoperindag mengimbau seluruh penyimpan dana/nasabah yang dirugikan, untuk melaporkan YSAN atau KSP SAN secara resmi kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan kembali haknya.
Editor : Siti Murni