mimbarumum.co.id – Polemik atau kisruh pasca pemilihan Komisioner Komisi Pemilihan Informasi (KI) Provinsi Sumut hingga menimbulkan “perpecahan” di internal DPRD Sumut terus berlanjut.
Hal itu disebabkan segelintir dewan disebut-sebut tidak tercapai “hasrat” atau calon yang didukungnya berhasil dalam merebut simpati dan suara wakil rakyat untuk duduk di KI Sumut.
Sehingga segelintir wakil rakyat meminta untuk dibubarkannya KI dan KPID Sumut tersebut, hingga ada seorang seorang pimpinan komisi di lembaga legislatif yang didudukinya sendiri untuk dibubarkan.
Menyikapi itu, kalangan masyarakat lapisan bawah mengaku heran dengan sikap dan pernyataan yang dipertunjukkan sejumlah oknum wakil rakyat tersebut. Mereka berharap para wakil rakyat tidak mengorbankan kelompok atau lembaga rakyat lainnya, jika hasrat dan tujuan politiknya tidak tercapai.
“Atas nama masyarakat bawah, kami sangat mendukung dan mendukung kinerja para wakil rakyat yang telah bersusah payah meluangkan waktunya hingga memasuki larut malam, sehingga terpilihnya para anggota Komisi Informasi Publik di Sumut. Untuk itu kami berharap para pimpinan DPRD Sumut dan anggota lainnya, untuk tetap komitmen mempertahankan lembaga Komisi Informasi dan KPID,”kata seorang warga mengaku bernama Saddam menjawab wartawan dari Medan, Selasa (27/12/2021).
“Begitu juga kita masih sangat berharap tetap adanya lembaga dewan khususnya yang didalamnya termasuk Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan. Sebab jika tidak ada lembaga dewan khususnya Komisi A, kami rakyat kecil.ini mau mengadu kemana lagi,” kata Saddam yang mengaku hanya tamat MTS/SMP ini.
Hal senada disampaikan warga lainnya, Syawal Pasaribu. Dia mengaku prihatin terhadap sikap segelintir dewan yang tidak tercapai perjuangan dan tujuan politiknya, malah meributi dan meminta pembubaran KI dan KPID hingga pembubaran Komisi A.
Syawal yang mengaku hanya tamat Sekolah Dasar (SD) ini mengaku heran terhadap sikap segelintir oknum dewan yang justru mempermasalahkan soal permainan dan komunikasi politik di internalnya dalam agenda suatu pemilihan.
Sebab menurut dia dalam lembaga politik seperti DPRD, sah sah saja adanya komunikasi pimpinan dengan anggota di komisinya dalam suatu agenda pemilihan.
“Sebab yang kita ketahui bahwa pemilihan Komisioner KI dan KPID tersebut diberikan kewenangan kepada anggota dewan untuk.memilih calon yang dinilai mereka layak. Lantas dimana salahnya jika pimpinan fraksinya bahkan partainya menjalin komunikasi terhadap anggotanya,” kata Syawal yang mengaku bekerja di salahsatu bengkel ini.
.
“Atau jika tidak diserahkan saja pemilihannya ke lembaga lain, seperti KPID Pusat atau para guru besar di universitas. Bukan lantas seenaknya menyatakan main bubR begitu saja,” imbuhnya.
Reporter : Djamaluddin
