mimbarumum.co.id – Walaupun Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih periode 2021-2024, Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang belum dilantik. Namun Pokja Transisi telah memanggil para pimpinan OPD dengan dalih sinkronisasi program.
Undangan Pokja Transisi, Tindakan Pokja Transisi Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu menuai pro kontra, karena dinilai prematur. “Ini namanya kebelet. Jangan-jangan Pokja ini menjadi Bupati Bayangan,” sebut mantan Ketua Komisi I DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon, kepada mimbarumum.co.id, Rabu (21/4/2021) di Pangururan.
Dia juga menyampaikan, bahwa dalih sinkronisasi program atas visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dinilai tidak relevan sebagai dasar untuk mengundang para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
“APBD Samosir TA 2021 sudah disahkan, apa bisa dirubah lagi. Jadi pembentukan Pokja Transisi itu merupakan pembodohan masyarakat,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Samosir itu.
Menurutnya, Indonesia tidak mengenal pemerintahan transisi. “Sistem itu juga tidak ada diatur dalam undang-undang Pemerintah Daerah,” tegas Oloan.
Perilaku Pokja Transisi memanggil aparatur dari OPD dikatakannya, merupakan akal-akalan beberapa oknum. “Karena kalau pimpinan OPD tidak hadir dianggap tidak loyal. Jika hadir pun tak jelas kesimpulannya,” tandasnya lagi.
Ia mengatakan, seharusnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 tahun ke depan. “Kemudian disahkan bersama DPRD, program ini yang perlu dipikirkan,” kata dia.
Hal ini dikatakan Oloan, karena APBD sekarang ini tentunya mengacu kepada RPJMD yang lama. “Apakah dengan dalih sinkronisasi tidak bertentangan dengan RPJMD yang lama?” sebutnya ketus.
Dia juga mempertanyakan Kepala Daerah terpilih. “Apa hak orang yang belum dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati memanggil pejabat?” katanya.
Dengan tegas dia mengatakan, agar semua pihak bersabar sampai pelantikan. “Saya takutnya ada yang kebelet jadi Bupati, akhirnya jadi ada Bupati-Bupatian,” pungkas Oloan lagi.
Pokja Transisi Mengaku Selaraskan Program Kerja 100 Hari
Pokja Transisi Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih 2021-2024 diketuai mantan Bupati Samosir dua periode Mangindar Simbolon. Serta Sekretaris Megianto.
Sekretaris Pokja Transisi, Megianto Sinaga mengaku mengundang OPD sejak tanggal 20-23 April 2021. Guna menyelaraskan program 100 hari kerja, 6 bulan dan 1 tahun kerja.
“Tujuan dari Pokja Transisi adalah untuk sinkronisasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih,” sebut Sekretaris Pokja Transisi, Megianto Sinaga.
Menurut dia, berbagai masukan dan hasil evaluasi akan jadi bahan rumusan Pokja Transisi untuk ditindaklanjuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2024.
Lebih lanjut dikatakan, hak politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus disinkronisasikan. “Inilah nantinya yang akan menjadi dokumen perencanaan. Yakni dalam kurun masa pemerintahan Vandiko-Martua,” imbuh mantan legislatif Samosir itu.
Dikatakan Megianto, perlu diketahui bahwa undangan Pokja Transisi kepada pimpinan OPD disampaikan juga kepada Penjabat Bupati.
“Jadi Pokja Transisi ini bukan untuk gagah-gagahan. Namun lebih ke arah sinkronisasi visi misi Kepala Daerah dan yang paling penting untuk perubahan yang lebih baik,” tandasnya.
Namun kehadiran para aparatur Pemkab Samosir di Pokja Transisi menjadi pertanyaan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan di kalangan PNS.
Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih periode 2021-2024 perlu lebih mengedepankan loyalitas aparatur yang ditunjukkan melalui hasil kinerja.
Editor : Siti Murni