mimbarumum.co.id – Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah dari tindakan Korupsi, Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Medan, Wiriya Alrahman mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi.
Kegiatan digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (19/2/2021).
Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI Didik Agung Wijanarko mengatakan, KPM diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Ini telah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas KPK.
“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan pencegahan, serta koordinasi dengan instansi yang berwenang. Selain itu melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik,” kata Didik.
Ia menambahkan, bahwa KPK juga selalu memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
“Untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, seseorang harus memiliki integritas yang tinggi. Artinya harus memiliki kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, dengan hati nurani,” ungkapnya.
Usai mengikuti Rakor, Plh Wali Kota Medan Medan Wiriya menyebutkan, pertemuan yang digelar bersama KPK RI dan Ombudsman RI Provinsi Sumut ini sangat bagus. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.
“Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai saat ini Medan untuk pelayanan publik masih zona hijau. Kita berharap hasil survei di tahun 2021 Medan masih tetap berada di Zona Hijau,” pungkas Wiriya.