mimbarumum.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Binjai, Muhty Ardiansyah menyampaikan penolakan tegas akan kenaikan harga BBM. Menurutnya, hal dikarenakan masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan Pandemi Covid-19.
“Benar, kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena hal ini hanya menyusahkan rakyat. Kondisi masyarakat belum benar-benar pulih setelah pandemi, kok malah dihantam dengan kebijakan seperti ini,” ungkap Muhty Ardiansyah saat dikonfirmasi awak media, Kamis (15/9/2022).
Akibat adanya penyesuaian harga BBM ini, lanjut Muhty, maka tidak diragukan lagi jika kebijakan ini akhirnya akan mendorong inflasi. Harga-harga kebutuhan akan naik sehingga beban hidup rakyat akan terus bertambah.
“Padahal dahulu Presiden mengatakan, APBN kita kuat menanggung subsidi BBM, kenapa sekarang berubah,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai tenaga pendidik itu.
Lebih lanjut dikatakan pria yang juga merupakan salah seorang tokoh pemuda Kota Binjai ini, alangkah bagusnya jika Pemerintah menunda beberapa Mega proyek dahulu, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Okelah dalihnya harga minyak dunia, tapi jika pemerintah peduli kepada rakyat, harusnya tunda saja dulu proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Lebih dari cukup untuk menanggulangi subsidi kok,” tegas Muhty dengan nada kesal.
Sebelumnya, Fraksi PKS di DPR sudah menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar tersebut muncul saat ekonomi masyarakat belum pulih.
Tidak hanya itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani juga menyampaikan keberatannya atas kenaikan harga BBM.
Hal itu ia sampaikan dalam interupsi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022) lalu.
Dia pun meminta seluruh anggota Fraksi PKS berdiri dan membentangkan kertas yang bertuliskan “PKS Tolak Kenaikan Harga BBM”.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi sudah mengumumkan penyesuaian harga BBM untuk jenis Pertalite, Solar, dan juga Pertamax, Sabtu (3/9/2022) lalu, pukul 13.30 Wib. Namun, harga baru tersebut baru berlaku 1 jam setelah diumumkan atau pukul 14.30 Wib.
Pengumuman penyesuaian harga BBM tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dalam jumpa pers di Istana Merdeka, didampingi Mensesneg Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Namun, penyesuaian harga BBM tersebut dinilai masyarakat terlalu berat dan malah menyengsarakan mereka.
Tidak hanya itu, penolakan terkait penyesuaian harga BBM tersebut sebelumnya juga sudah disampaikan salah satu Partai Politik yang ada Indonesia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak tegas kenaikan harga BBM itu pun terus mendapat simpati masyarakat. Sebab, Partai berlambang Bulan Sabit itu menilai bahwa kebijakan itu malah akan menyengsarakan masyarakat.
Reporter : Burhan S
