mimbarumum.co.id – Sudah menjadi rahasia umum, kondisi birokrasi di lingkungan Pemko Medan kerap mendapat keluhan masyarakat.
Maka tak heran, banyak pihak inginkan birokrasi direformasi besar-besaran. Bagaimana pandangan pengamat?
Wartawan coba mewawancarai Pengamat Politik dan pemerintahan asal UIN Sumut, Faisal Riza.
Kata Faisal, sesungguhnya pelayanan Pemko Medan secara normative sudah ideal. Tetapi di tataran praktek masih banyak keluhan yang nampak dari laporan media.
Baca Juga : Pasangan Rapidin – Juang Komit Jalankan Program 5 Tahun
“Fakta itu kemudian menunjukkan praktek yang tak sesuai dengan SOP. Sehingga banyak masyarakat mengeluhkan penerapan birokrasi yang berbelit-belit,” terang Faisal Riza.
Maka kata Faisal Riza, reformasi birokrasi harus terus dilakukan dengan mengendepankan prinsip birokrasi modern seperti transparan dan akuntabel.
Birokrasi yang modern, transparan dan akuntabel bisa memicu perbaikan lebih luas di berbagai sektor.
“Misalnya, kalau pengurusan perizinan bebas pungli dan premanisme maka dunia usaha bisa lebih bergeliat. Ongkos produksi bisa ditekan, dan hasilnya lebih banyak dan menguntungkan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, perbaikan birokrasi harus menjadi prioritas calon kepala daerah.
“Birokrasi juga harus lebih gesit dan peka. Gesit maksudnya adalah cekatan, cepat dalam merespon problem masyarakat,” tambah Faisal.
Mengapa birokrasi selalu menjadi keluhan?
“Sementara ini birokrasi kita dianggap tambun, bongsor. Sehingga geraknya lambat dan keteter dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” beber Faisal.
Maka itu, kepekaan sosial diharapkan bisa diwujudkan oleh pemimpin Kota Medan kelak.
“Peka maksudnya sensitif terhadap problem masyarakat. Mengedepankan aksi simpatik. Sehingga benar adanya kehadiran birokrasi dalam masyarakat,” pungkas Faisal. (Rel)
Editor : Dody Ferdy
