mimbarumum.co.id – Pengamat politik pemerintahan UIN Sumut, Rholand Muary sayangkan Bobby-Aulia tidak tetapkan program 100 hari kerja.
“Harusnya, yang awal perlu dilakukan untuk pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih, punya program 100 hari kerja ,” ujarnya, Jumat (19/2/2021).
Bobby-Aulia mestinya menghindari pernyataan tidak membuat program 100 hari kerja karena dipilih satu periode. Harus dibedakan, antar periodesasi kepemimpinan dengan program kerja.
“Memang benar, rakyat memilih calon kepala daerah periodesasi. Namun rakyat juga ingin melihat program kerja yang populis dalam 100 hari kerja. Ini sudah menjadi budaya dalam kepemimpinan baru di birokrasi. Dan banyak kepala daerah yang sudah mempraktikkannya, serta mendapat respon positif bagi masyarakat,” tutur dia.
Rholand menjelasakan 100 hari kerja ini harus menjadi program populis. Dimana masyarakat dapat melihat dampak kepemimpinan baru. Sebab, manfaatnya bagi pembangunan akan masyarakat Kota Medan rasakan, baik secara fisik maupun non fisik.
“Saya yakin, Bobby dan Aulia sudah mempersiapkan program 100 hari kerjanya. Jika tidak, mereka sendiri yang akan dinilai jelek oleh masyarakat,” ungkapnya.
Menjawab wartawan mengenai janji Bobby-Aulia berkantor di Medan Utara diawal pemerintahan, Rholand mengungkapkan hal itu tidak perlu dilakukan. Karena jika tujuannya fokus mengurangi kesenjangan infrastruktur dan ekonomi antara kawasan Medan Utara dengan di luar Medan Utara. Kata dia, Bobby-Aulia cukup membangun langkah-langkah strategis dan terukur dalam pembangunannya, yang bisa dilakukan dimana saja tanpa harus berkantor di Medan Utara.
“Yang terpenting, ada terobosan baru dan konsisten pembangunan Medan Utara. Jangan hanya saat momentum Pilkada saja, narasi itu jadi bahan kampanye untuk dijanjikan,” pungkasnya.