mimbarumum.co.id – Pemkab Samosir menyebutkan persoalan pencarian dana hibah ke Bawaslu terhalang akibat proses pergantian Koordinator Sekretariat (Korsek) yang berkepanjangan sampai sekarang.
Hal ini menjadi jawaban atas Surat Kemendagri Nomor 131.12/3765/Otda terhadap Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) c.q. Bupati Samosir dan Bawaslu.
Surat yang berbunyi bahwa per tanggal 20 Juli 2020 Bupati Samosir belum menyalurkan dana hibah pelaksanaan Pilkada ke Bawaslu Samosir itu, seolah-olah mempersalahkan Bupati.
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, kepada mimbarumum.co.id, Kamis (23/7/2020) dengan tegas menyebutkan, pada dasarnya Pemkab Samosir tidak bermaksud menunda pencairan dana hibah itu.
Baca Juga : Sidang Lanjutan Narkotika, Saksi Akui BAP Tidak Jujur
Menurutnya, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab dan Bawaslu Samosir Nomor 72 Tahun 2019 dan Nomor 001/Bawaslu-Provsu-19/HM.02.00/X/2019 tentang pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tidak ada hak kepala daerah menunda pencarian dana dimaksud.
“Jelas disebutkan pada pasal 4 ayat 2, bahwa transfer dana hibah dilakukan setelah menandatangani berita acara serah terima, selanjutnya pihak Bawaslu mengajukan permohonan untuk pencarian dana,” jelas Rapidin.
Dikatakannya, maka semua pihak harus mengetahui, bahwa sampai saat ini Pemkab telah menyalurkan hibah ke Bawaslu sebesar 12,3 persen. “Sebesar 87,7 persen belum disalurkan karena Bawaslu Samosir belum mengajukan permohonan kepada Pemkab Samosir,” bebernya.
Dia mengatakan, Bawaslu Samosir saat ini sedang proses pergantian Koordinator Sekretariat (Korsek). “Jika Bawaslu Samosir sudah mengajukan permohonan, tentu akan diproses pencairan dana hibah tersebut secepat mungkin,” sebutnya.
Sementara Ketua Bawaslu Samosir, Anggiat Sinaga membenarkan bahwa pihak sekretariat Bawaslu belum mengajukan permohonan pencairan dana hibah, akibat adanya proses pergantian Korsek.
Reporter : Robin Nainggolan
Editor : Dody Ferdy
