mimbarumum.co.id – Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), Redyanto Sidi, menegaskan bahwa Pemko Medan terkesan tidak patuh hukum karena menolak putusan Pengadilan Negeri Medan yang meminta agar Lapangan Merdeka jadi cagar budaya dengan mengajukan banding.
Bahkan, Redyanto menyebutkan bahwa pernyataan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, seperti bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terkesan emosional.
“Namun apapun alasannya yang jelas, Pemko Medan terkesan tidak patuh hukum, kalau putusan pengadilan tidak dihormati lalu siapa yang dihormatinya di negara hukum ini?,” katanya, Kamis (7/10).
Redyanto juga menegaskan kalau Pemko Medan terkesan tidak aspiratif. Karena menurutnya, Pemko Medan seharusnya bersyukur ada masyarakat yang peduli dengan Lapangan Merdeka Medan dan memperjuangkan statusnya.
“Konstruksi Hukum apa yang dimaksud oleh Pemko Medan, coba jelaskan sejak berlakunya UU Cagar Budaya 11/2010 Sudah 11 Tahun berlalu sampai dengan KMS mengajukan Gugatan. Hal-hal tersebut momen berharga yang harus dicek dan diperhatikan oleh Walikota Medan, jangan terjebak dengan ‘warisan masalah’. Ini aspirasi masyarakat, UU Cagar Budaya sudah ada sejak 11 tahun lalu, PERDA nya di mana,” katanya.
Baca juga : Edy Rahmayadi Harapkan Petani Sumut Tidak Terjerat Rentenir Lagi
Namun, Redyanto tidak bisa pungkiri bahwa pengajuan banding merupakan haknya Pemko Medan. Akan tetapi, menurut Pengamat Hukum Kota Medan itu pengajuan banding suatu bentuk tidak konsistennya tidak mau memerdekakan Lapangan Merdeka.
“Tapi KMS akan tetap berjuang untuk itu. Yang penting adalah jangan berdalih dengan hal yg blunder apalagi sampai ada statement tidak menghormati putusan Pengadilan. KMS konsisten memperjuangkan kemerdekaan Lapangan Merdeka Medan dan Pemko Medan sebaliknya dengan upaya banding aquo. Merdeka,” pungkasnya.
Editor : Jafar Sidik
Sumber : waspadaonline.com