mimbarumum.co.id – Komisi III DPRD Medan pertanyakan realisasi bentuk pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi Kota Medan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan. Selama ini banyak pelaku UMKM tidak mendapat pembinaan dan pelatihan bahkan yang sudah dilakukan pembiaran.
“Banyak pelaku UMKM setelah selesai dilatih lalu dibiarkan. Pada hal mereka butuh kepastian, apa kelanjutan pengembangan usahanya. Jangan hanya menjalankan program pelatihan dan menghabiskan anggaran,” ujar Anggota Komisi III DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution saat melakukan rapat kunjungan komisi ke kantor Dinas Koperasi Kota Medan, Selasa (17/6/2022).
Mulia juga mempertanyakan bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi untuk pengembangan bagi pelaku UMKM. Karena menurut Mulia, masih banyak pelaku UMKM tidak pernah mendapat pembinaan apalagi pelatihan. “Pelaku UMKM yang mana mendapat pelatihan. Karena banyak kita terima keluhan dari masyarakat para pelaku usaha mikro tidak mendapat pembinaan,” tandas Mulia.
Selanjutnya, Mulia mempertanyakan bentuk sinkronisasi dan kerjasama Dinas Koperasi Medan dengan Pemprovsu serta pemerintah pusat terkait pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. “Bagaimana bentuk sinkronisasi Dinas Koperasi dengan Pemprovsu dan pemerintah pusat,” tanya Mulia.
Sama halnya anggota Komisi III DPRD Medan lainnya Dhiyaul Hayati menyampaikan para pedagang UMKM di Medan kurang mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi. Seharusnya kata Dhiyaul ada tenaga pendamping untuk memfasilitasi setiap saat para UMKM guna mengembangkan usahanya.
“Dinas Koperasi harus mampu memberikan pembinaan terhadap usaha mikro di Medan. Sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Medan,” ujar Dhiyaul.
Reporter : Jafar Sidik