mimbarumum.co.id – SMAN/SMKN di Medan dan sekitarnya mengeluh karena ketiadaan dana menghadapi Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) yang akan berlangsung April 2023.
Ironisnya, Kepala Dinas Pendidikan Provsu Dr H Asren Nasution MA, Ketua Tim BOS Provsu Murdianto MM, Kabid Pembinaan SMA Muhammad Basir Hasibuan MPd dan Kabid Pembinaan SMK Dr Suhendri selaku pejabat Dinas Pendidikan Provsu terkesan tak peduli.
Menurut pengakuan beberapa kepala SMAN yang enggan disebutkan namanya, Jumat (31/3/2023) mengaku sudah pusing mencari dukungan dana.
Selama ini, sekolah hanya bergantung pada sumber pendanaan dari Bantuan Operasional (BOS) dari APBN, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) berasal dari APBD dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dari siswa yang dikelola Komite Sekolah yang jumlahnya sangat minim.
Bahkan, semua kepala SMAN/SMKN harus pinjam uang (utang) sampai seratusan juta lebih agar operasional proses belajar mengajar (PBM) tak berhenti.
“Sudah tiga bulan dari Januari-Maret 2023 kami kesulitan uang, terutama persiapan UAS yang akan berlangsung 3-13 April 2023 ini,” kata sumber tadi.
Menyikapi hal tersebut, Pemerhati Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wara Sinuhaji M.Hum menginginkan ada rasa empati baik Kadisdiksu dan jajarannya.
“Jangan hanya duduk di ruangan menerima tamu, meneken surat dan berkas dan melakukan monitoring perjalanan dinas luar saja.
“Sekolah SMAN/SMKN se Sumut berada dalam lingkup tanggung jawab Bidang Pembinaan SMA dan Bidang Pembinaan SMK. Jadi harus aktif menindak lanjuti persoalan yang dihadapi semua sekolah khususnya di Cabdis Pendidikan Wilayah I ini,” kata dosen senior di FIB USU ini.
Hasil investigasi di lapangan, hingga saat ini baru 14 SMAN/SMKN di Sumut yang sudah dicairkan dana BOS. Sesuai data ada 720 SMAN/SMKN di Sumut hanya berkisar 0,5 persen yang telah cair dan sisanya 99,5 persen sekolah belum dicairkan dana tersebut.
Wara mensinyalir banyaknya laporan temuan di Inspektorat Wilayah Sumut di sekolah terhadap dugaan penggunaan dana yang tak sinkron pada Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) sehingga terjadi Silpa atau penggelembungan (mark-up).
“Pak Asren dan semua kabid harus bertanggung jawab mengawasi dan mengambil tindakan aksi demi menyelamatkan SMAN/SMKN di Sumut,” ujarnya.
Reporter : M Nasir
