mimbarumum.co.id – Pakar Hukum Sumatera Utara Dr Kusbianto SH MHum mengaku, pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja terkesan dipaksakan. Karena produk hukum yang dikeluarkan tidak berkeadilan dan merugikan kepentingan pekerja atau buruh.
“UU Cipta Kerja itu membuat kegaduhan dan keresahan terutama di kalangan akademisi, guru besar dan praktisi hukum mengingat pembahasan RUU Cipta Kerja belum mengakomodir kepentingan pekerja dan buruh. Sehingga wajar jika sikap protes itu dinyatakan dengan unjuk rasa,” katanya, Kamis (8/10/2020).
Di satu sisi, pemerintah dengan kepentingan politis dan kebijakannya seakan-akan ingin menciptakan perubahan namun ternyata tidak mudah dilakukan karena UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR-RI itu menuai polemik.
Apalagi dikaitkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, pemerintah dinilai kurang bijak dalam melahirkan produk undang-undang.
Baca Juga : Demo Anarkis 34 Polisi Terluka
Karenanya, Kusbianto setuju jika UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan dan menolak produk undang-undang hukum yang telah disahkan DPR itu.
Terpisah, Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut Purjatian Anhar mengungkapkan, secara sosial memang UU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan kegaduhan di para pekerja dan buruh. Karena, ada beberapa pasal di bidang ketenagakerjaan dapat menimbulkan perspektif yang multitafsir bagi pembacanya.
Dalam upaya negara menghindari dari resesi ekonomi, kata Anhar, UU Omnibus Law adalah sebuah solusi, karena banyak investasi yang datang maka akan berbading lurus dengan daya beli masyarakat yang akan meningkat.
Reporter : Mhd Nasir
Editor : Dody Ferdy