mimbarumum.co.id – Pernyataan Politikus PDIP Arteria Dahlan yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang kepala kejaksaan tinggi karena berbahasa Sunda dalam rapat DPR, telah melukai penutur bahasa Sunda, bahkan penutur bahasa daerah lain.
Untuk itu, MKD DPR RI didesak untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban serta memberi sanksi tegas kepada Arteria Dahlan.
Ketua Paguyuban Pasundan Sumut Dr. M. Yohni Anwar, SH, MH juga meminta kepada DPP PDIP, untuk mengambil tindakan tegas atas perlakuan kadernya tersebut. Sebab, menurut Yohni, pernyataan Arteria akan memberi persepsi buruk dan berpotensi mendiskriminasi bahasa daerah tertentu.
“Apa yang disampaikan oleh Politikus PDIP, Arteria Dahlan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI, yang meminta Kejagung memberhentikan Kejati yang berbahasa sunda, sangat melukai hati Urang Sunda. Ini telah membangkitkan setimen kedaerahan. Sebagai salah seorang Anggota DPR RI, seharusnya Arteria Dahlan berperan aktif dalam menghidupkan nilai budaya yang sudah datur dalam UU dan menjaga persatuan/kesatuan RI, bukan malah sebaliknya,” ungkap Yohni.
Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung agar memecat oknum Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat. Hal itu dia sampaikan dalam rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1).
“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” kata Arteria.
Meski tak menyebut oknum Kajati dan momen rapat yang dimaksud, pernyataan Arteria selaku anggota Komisi III DPR itu kini berbuntut panjang. Protes datang bukan saja dari kelompok masyarakat Sunda, namun juga dari internal PDIP.
Reporter : Jafar Sidik
