mimbarumum.co.id – Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Kesenian/Kebudayaan se-Indonesia resmi ditutup Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Drs. Fitra Arda, M.Hum., Rabu malam (13/12/23), di Jakarta.
Munas yang digelar di Ancol 10–14 Desember 2023 diikuti 252 Dewan Kesenian/Kebudayaan seluruh Indonesia menghasilkan rekomendasi diberi tajuk Resolusi Ancol.
Dalam Resolusi Ancol (Transformasi Dewan Kesenian), Munas mengusulkan pembentukan Kementerian Kebudayaan secara otonom. Selain itu, menguatkan payung hukum bagi dewan kesenian se- Indonesia melalui Permendikbud dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 kementerian (Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian keuangan) guna pengembangan dan penguatan terhadap Dewan Kesenian/Kebudayaan se-Indonesia.
“Terbitnya SKB diharap bisa menjadi payung hukum sekaligus memfasilitasi transformasi Dewan Kesenian/Kebudayaan seluruh Indonesia sekaligus bisa meningkatkan alokasi anggaran yang berpihak pada pemajuan kebudayaan,” kata utusan Sumatra Utara, Baharuddin Saputra dan Hafiztaadi kepada Mimbar, Kamis (24/22/23).
Baharuddin Saputra, ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU) 2017–2022, menyatakan, Munas membuka cakrawala pikir yang visioner. Ia mengaku, ternyata para seniman dan budayawan sangat memiliki ide cemerlang yang tertuang dalam Munas, terlihat saat Sidang komisi berlangsung.
“Bertemu dengan ratusan pengurus Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan se-Indonesia, semakin bertambah wawasan dan banyak pemikiran yang akan kita kembangkan di Sumatra Utara berbasis kearifan lokal. Pastinya kita segera laporkan hasil Munas ke Gubsu dan Kadis Budparekraf Sumut, dan minta petunjuk beliau, ” ujar Bahar.
Basarudin, ketua dewan kebudayaan Nabire Papua, mengatakan jika di daerahnya banyak kendala untuk melakukan upaya pemajuan kebudayaan terutama karena anggaran yang minim cenderung tidak ada.
Dirinya bahkan tak segan mengeluarkan anggaran dari uang pribadi jika akan membuat kegiatan kesenian. “Kami sangat kesulitan ketika berbicara anggaran kegiatan, meski sebenarnya pemerintah mampu membiayai kegiatan kebudayaan,” katanya.
Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Donny Megananda. Pengurus Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta itu mengatakan, di daerahnya tidak ada kendala terkait anggaran kegiatan, menyusul status keistimewaan Yogyakarta yang didukung anggaran pemerintah pusat. Hal ini menjadikan dewan kebudayaan tidak kesulitan dalam urusan anggaran.
“Alhamdulillah, di kota kami aman kalau soal anggaran,” ungkap ahli Museum ini.
Menanggapi hal tersebut, Ki Bagong Sabdo Sinukarto, penasihat Dewan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengatakan jika hal itu banyak dialami dewan kebudayaan di seluruh Indonesia.
Bahkan, ada dewan kesenian mendapat alokasi anggaran besar tapi minim kegiatan. Anggaran tersebut akhirnya dibelanjakan untuk pembelian alat musik dan lain-lain.
Dalam upaya pemajuan kebudayaan di daerah, dewan kebudayaan adalah mitra strategis pemerintah, untuk itu dalam rekomendasi yang disebut sebagai “resolusi Ancol” direkomendasikan adanya Dinas Kebudayaan secara mandiri, tidak tergabung dengan dinas lain.
“Pembentukan Dinas Kebudayaan secara mandiri, sangat mendesak untuk dibentuk termasuk meningkatkan alokasi anggaran kebudayaan,” ungkap ketua Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur ini.
Reporter : Suyadi San
