mimbarumum.co.id – Keluhan tentang tidak adanya keterbukaan atau transparansi pemerintah pusat dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengemuka dalam pertemuan antara Komite IV DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemko Balikpapan.
Selain itu, tentang keberadaan tenaga asing di negeri ini yang tidak memberikan kontribusi bagi PNBP juga manjadi sorotan.
“Hampir semua pihak menyampaikan keluhannya,” kata Muhammad Nuh, salahs seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam keterangan persnya, Selasa (25/2/2025) di sela pelaksanaan kegiatan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Balikpapan.
Sebelumnya, Pemprov Kaltim dan Pemko Balikpapan di hadapan Komite IV DPD RI memprsentasikan tentang kondisi keuangan daerah. Dari paparan itulah mengemuka keluhan mereka tentang tidak adanya tranparansi terkait PNBP.
Pada kesempatan itu Muhammad Nuh, merespon apa yang menjadi keluhan para pihak dalam forum tersebut. Dia mengatakan, dengan semangat “Dari Daerah Untuk Indonesia”, DPD RI sangat mendukung keinginan daerah, agar Pemerintah Pusat transparan dalam pengelolaan dan pembagiannya untuk daerah.
Keterbukaan itu penting katanya karena dengan informasi yang mereka peroleh, maka Pemerintah Daerah dapat merencanakan program berkelanjutan di daerah masing-masing sesuai ketersediaan dana yang ada.
Dia mnambahkan, adanya keterbukaan, sinergi antara Pusat dan Daerah akan dapat menciptakan hubungan yang harmonis sehingga mampu membawa kemaslahatan bagi Indonesia.
“Apalagi kita akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 mendatang,” ucap senator asal Sumatera Utara itu.
Hadir dari DPD RI, H. Ahmad Nawardi, S. Ag, Ketua Komite IV. Sinta R, Wakil Ketua Komite IV, Muhammad Nuh, dan anggota Komite IV lainnya.
Sementara dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hadir Wakil Gubernur Kaltim, Ir. H. Seno Ajo, M. Si, didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
Seangkan dari Pemerintah Kota Balikpapan, hadiri Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, dan dari Pemerintah Kabupaten Paser, serta Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur.
Reporter : Ngatirin/rel
