mimbarumum.co.id – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai, HM Sajali menolak pengajuan Usulan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (MP-APBD) Kota Binjai tahun anggaran 2020, bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan senilai lebih dari Rp 11 miliar.
“Sama-sama kita ketahui, MP itu artinya Mendahului Perubahan APBD. Sesuatu yang asifatnya urgen (penting) atau “cost major”. Namun kita justru tidak melihat ada sisi urgensi di situ, melainkan lebih kepada kepentingan politik semata,” ungkapnya, Rabu (09/09/2020) siang.
Menurutnya, pihaknya sejauh ini telah secara detail mempelajari seluruh item dalam Usulan MP-APBD Kota Binjai tahun anggaran 2020, yang diajukan Wali Kota Binjai, HM Idaham, Nomor: 900-6134, tertanggal 24 Agustus 2020.
Bahkan menurutnya, persoalan ini tidak hanya dibahas di internal Fraksi Partai Demokrat saja, tetapi juga di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Binjai, termasuk mengkonsultasikannya langsung dengan pemerintah dan DPRD Sumut.
Baca Juga : Kasus Dugaan Korupsi Ober Gultom, KPK Telusuri Alat Bukti
Hal ini dikarenakan Usulan MP-APBD Kota Binjai tahun anggaran 2020 yang bersumber dari DID Tambahan, pada dasarnya merupakan dana hibah untuk bantuan ke daerah-daerah.
“Dari hasil konsultasi kita, memang ada beberapa item sama sekali tidak bisa diusulkan di MP-APBD. Sebab MP-APBD hanya dapat diusulkan jika sifatnya itu darurat, semisal untuk penanggulangan bencana,” terangnya.
Di sisi lain dia menilai, ada upaya “kamuflase” yang sarat dengan kepentingan politik. Sebab Usulan MP-APBD Kota Binjai 2020 seolah-olah dibuat dalam situasi darurat. Padahal jika diteliti, beberapa item yang diusulkan justru bersifat seremonial.
“Pemerintah Pusat kan sudah menentukan kebijakan dana penambahan keuangan daerah itu seperti apa. Masak iya, acara seremonial kita paksakan masuk ke situ. Tidak etis juga jika acara pelantikan, bagi-bagi sembako, dan sunatan massal, masuk di Usulan MP-APBD,” ucapnya.
Reporter : Burhan Sinulingga
Editor : Dody Ferdy
