mimbarumum.co.id – Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dinilai merupakan ujung tombak keberhasilan program Gubsu H Edy Rahmayadi merealisasikan proyek Multiyears pembangunan jalan dan jembatan di Sumatera Utara rampung sesuai target di tahun 2023 ini.
Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dis PUPR) Provsu Ir Bambang Pardede melalui Kabid Perencanaan dan Evaluasi Dis PUPR Provsu Heri Indra Siregar ST, MSi yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Konsultan Manajemen Konstruksi 2022-2023 didampingi tim pendukung Andre Amora, Team Leader MK, Ali Munir didampingi TA MK, Dharma Sembiring kepada media di Jalan Sakti Lubis, Kamis (2/2/2023).
Heri mengapresiasi kinerja 125 anggota MK yang menjadi pendukung kegiatan konstruksi jalan yang total panjangnya 450 km telah dikerjakan di tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak konsultan MK sebesar Rp 29,23 miliar yang merupakan bagian dari kegiatan jalan provinsi sebesar Rp 2,7 triliun serta memastikan kegiatan fisik berjalan sesuai desain yang disepakati.
Ia juga menambahkan, Dis PUPR selaku pemilik kegiatan berusaha agar MK dapat bekerja maksimal dan tetap menjalin koordinasi antara UPTJJ, dengan Penyedia KSO dimasing masing Kabupaten. Pengawasan kehadiran Konsultan MK dipantau melalui aplikasi yang sudah dirancang, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan seefisien mungkin dilapangan
“MK terus berkoordinasi melakukan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi aplikasi, telegram dan grup WA, sehingga anggota MK di lapangan bisa mengawasi di tiga zona yang telah ditetapkan,” katanya.
Sedangkan tim ahli MK Dharma Sembiring memaparkan tugas MK dalam menyusun perencanaan yang dimulai dari survey invetigasi sampai penetapan disain yang semuanya dilakukan melalui kesepakatan dengan menggunakan ketentuan disain yang diterbitkan oleh Bina Marga dan dalam pelaksanaannya mengacu kepada Spsifiksi Umum 2018 revis 2 yang juga juga diterbitkab Bina Marga, dan salah satu payung hukum untuk kegiatan Rancang Bangun ini, adalah Perlem LKKP No 12 Tahun 2021.
Sesuai dengan kontrak penyedia ada 4 jenis penanganan jalan yaitu, peningktan struktur, peningkatan kapasitas, rehab pemeliharaan, pembangunan jalan baru serta pembuatan box dan pembangunan jembatan.
“MK bertindak sebagai supervisi dan pengawas di lapangan yang menerima output kerja penyedia jasa. Di tahun 2022 terdapat target sekitar 33% persen yang belum dibayar karena belum komplit output kegiatan nya. Ketentuan pembayaran konstruksi akan dilakukan setelah adanya persetujuan dari BPKP, Konsultan MK dan Dis PUPR,” jelasnya.
Menyinggung kendala yang dihadapi penyedia jasa yang belum menerima pembayaran kegiatan fisik disebabkan kurangnya dukungan dana (cash flow), peralatan dan material pekerjaan yang kurang memadai. “Kita terus mendorong penyedia jasa untuk mencari dana agar setiap kegiatan fisik bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga pembayaran konstruksi dapat dilakukan.
Dharma menjelaskan mekanisme pembayaran konsultan MK dilakukan dengan sistem Manmonth yang didukung oleh back up data seperti time sheet yang disetujui olah UPT JJ, dikabupaten, laporan mingguan dan laporan bulanan yang semuanya harus mendapat persetujuan dari Kuasa Pengpuna Anggaran (KPA) Dis PUPR Provsu.
“Pembayaran prestasi pekerjaan fisik penyedia, mekanismenya adalah penyedia mengajukan permohonan pembayaran ke KPA setelah seluruh dokumen kegiatan fisik lengkap diperiksa oleh MK dan mendapat persetujuan. Setiap anggota konsultan dituntut bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab penuh dalam mengedepankan kualitas dan penggunaan anggaran dana pemerintah, dan pengendalian waktu pelaksanaan ujarnya.
Reporter : M Nasir