mimbarumum.co.id – Sejumlah anggota dewan prihatin dengan alokasi anggaran pembangunan untuk Kota Medan yang sangat minim. Padahal, ibu kota propinsi itu merupakan penyumbang PAD terbesar untuk Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
“Tapi coba kita lihat bersama bahwa anggaran pembangunan dari alokasi APBD Sumut untuk Kota Medan sangat minim. Mulai dari pembangunan jalan, drainase dan prasarana lainnya yang nyaris anggaranya sangat kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumut,” kata Ketua Tim I Kunker DPRD Sumut daerah pemilihan Kota Medan, Brilian Moktar didampingi anggota HM Nezar Djoely kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (12/6/19)
Brilian mengemukakan itu usai melakukan pertemuan dengan pejabat Pemprovsu dan peninjauan lapangan di sejumlah titik di Medan. Brilian menjelaskan kecilnya alokasi APBD Sumut untuk Kota Medan bisa dilihat salahsatunya dari pembangunan jalan dan drainase.
“Bayangkan selama di tahun 2018, pembangunan jalan dari dana APBD Sumut hanya berkisar 2000 meter. Begitu juga pembangunan drainase di tahun 2018, ada tiga proyek drainase tapi volume keseluruhannya hanya sepanjang 3000 meter,” beber politisi dari PDIP itu.
Brilian menegaskan, jika Gubsu Edy Rahmayadi peduli dan serius menjalankan tugasnya membantu menata dan membangun Kota Medan sebagai pintu gerbang Sumut maka gubernur harus segera bertindak cepat.
“Saya pernah membaca media yang menyebutkan bahwa gubernur tidak bisa tidur nyenyak jika Kota Medan dilanda banjir,” kata anggota dewan itu.
Maka itu, katanya Gubernur harus serius untuk menuntaskan agar Kota Medan tidak banjir kedepannya.
“Bagaimana mungkin mau membuat Sumut Bermartabat jika pintu gerbangnya saja tidak bisa dan serius disikapi dan dibantunya,” kata politisi itu.
Lebihlanjut Brilian Moktar menantang Gubsu Edy Rahmayadi bersikap dan bertindak seperti Presiden Jokowi untuk Sumatera Utara. Dimana Presiden Jokowi telah melakukan sejumlah pembangunan untuk kemaslahatan Sumut dimulai dari Kota Medan sebagai pintu gerbangnya, diantaranya pembangunan kereta api dan bandar udara.
“Makanya kita tantang pak gubernur berani tidak bersikap dan bertindak seperti pak Jokowi. Yakni menunjukkan keseriusannya dengan mengatakan kepada walikota, “Sanggup tidak walikota mengerjakan sejumlah persoalan, kalau tidak sanggup kita yang kerja, kita ambil alih,” tegasnya meniru pernyataan yang disebut-sebut pernah diucapkan Presiden Jokowi.
Brilian juga mengusulkan kepada gubernur agar segera membentuk tim kerja mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi Kota Medan, khususnya banjir.
“Segera bentuk tim dengan melibatkan Pemko Medan, BWS, PT KIM, Cipta Karya, PSDA, KLH dan Balai Jalan Nasional,” sarannya. (mal)
