mimbarumum.co.id – Keluhan warga Medan Marelan, Kota Medan tentang sulit dan bertele-telenya pengurusan administrasi kependudukan di kecamatan itu ditanggapi seorang angota dewan dari Fraksi Partai Gerindra.
“Jangan sampai gara-gara tidak memperoleh resi atau e-KTP warga jadi tidak dapat memilih, hati-hati.. oknum kecamatan bila itu terjadi,” tegas Drs.Proklamasi Kebinekaan Naibaho, Kamis (4/4/19).
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan itu mengingatkan jangan sampai terjadi maladministrasi yang akan memicu munculnya persoalan.
Secara khusus, anggota dewan itu mendorong Camat Medan Marelan agar lebih maksimal dalam mengkordinasikan bawahannya. khususnya dalam tupoksi melayani masyarakat.
“Selaku pimpinan Camat harusnya di siplin, kordinasikan bawahan sesuai tupoksi,” katanya.
Ia juga memastikan Camat dapat dipersalahkan apabila tidak becus dalam memberikan intruksi kepada para bawahannya.
“Bekerjalah baik-baik. Jangan main-main, apalagi apatis memberikan pelayanan adminitrasi kepada warga,” ucapnya sembari memperingatkan jika tidak mampu menjalankan tupoksi aga tidak usah bekerja lagi.
Legislator yang dikenal kerap terjun langsung ke lapangan menghampiri warga untuk mendengarkan keluhan itu mengaku sangat kecewa dengan pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan pihak kecamatan Medan Marelan.
Menurutnya, hal itu sangat bertentangan dengan program pemerintah yang mendorong setiap warga negara melengkapi identtas diri. “Ini kan melawan program pemerintah,” ucapnya.
Apalagi, katanya saat ini warga akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden, anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPD sehingga identitas kependudukan tersebut sangat krusial.
Diketahui, sebelumnya sejumlah warga di Kecamatan Medan Marelan mengeluhkan sulit dan bertele-telenya untuk mendapatkan kartu tanda penduduk.
Selain membutuhkan waktu yang lama, sebagian mereka juga hanya bisa mendapatkan selembar kertas resi pengganti e-KTP. (Jep)
